KPK: Potret Pencegahan Korupsi di Mempawah, Aspek PBJ Alami Penurunan Drastis
Majalahmataborneonews.com, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan, namun juga penting diselaraskan dengan upaya pencegahan – perbaikan sistem tata kelola.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo menyampaikan bahwa seiring dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Mempawah, tercermin potret pencegahan korupsi yang menunjukkan catatan penting untuk segera diperbaiki.
“Melalui tugas koordinasi dan supervisi KPK, hasil Monitoring Center for Surveillance and Prevention (MCSP) menunjukkan skor Pemkab Mempawah dalam empat tahun terakhir relatif menunjukkan tren positif, dengan capaian 68 pada 2021, kemudian naik ke 88 (2022), 86 (2023), dan 87 pada 2024,” paparnya saat diwawancarai Majalahmataborneonews.com via Whats App pada Senin (29/9/2025).
Namun sebaliknya, pada skor Survei Penilaian Integritas (SPI) justru memperlihatkan fluktuasi. Tahun 2021, skor Pemkab Mempawah masih berada di angka 75,69. Skor ini turun menjadi 71,63 pada 2022, sempat naik ke 74,17 pada 2023, lalu kembali menurun ke 72,15 pada 2024.
“Penurunan paling tajam terlihat pada aspek Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Dari skor 92,04 pada 2021, relatif stabil di 91,4 (2022) dan 91,02 (2023), namun anjlok di 73,39 pada 2024. Padahal, PBJ merupakan titik rawan korupsi yang sangat krusial. Data KPK tahun 2004 hingga Agustus 2025 menunjukkan terdapat 428 perkara korupsi terkait PBJ,” jelas Budi Prasetyo.
Untuk itu, Budi Prasetyo menyampaikan, skor SPI bukan sekadar angka di atas kertas, namun alarm dini yang harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Perbaikan tata kelola harus dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa kembali meningkat.
“Pengisian kuesioner SPI 2025 tengah berlangsung sejak Agustus hingga Oktober, dengan melibatkan 107 kementerian/lembaga, 38 pemerintah provinsi, 509 pemerintah daerah, serta 5 BUMN. Hal ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perbaikan tersebut,” terangnya.
KPK mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam SPI 2025. Suara publik akan menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan berintegritas. Informasi lebih lanjut mengenai SPI 2025 dapat diakses melalui kanal resmi KPK: email spi@kpk.go.id, laman spi.kpk.go.id, atau call center 198. (Nop)
