Majalahmataborneonews.com, Pontianak-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 Angkatan ke-5 yang mengusung tema “Membangun Wartawan Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing di Era Digital” di Politeknik Negeri Pontianak. Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Christianus Lumano, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi karena tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, kontrol sosial, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Perannya tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai sarana edukasi, kontrol sosial, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat telah menghadirkan tantangan baru bagi dunia jurnalistik. Oleh sebab itu, kehadiran wartawan yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi yang memadai menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
“Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi dunia jurnalistik. Karena itu, diperlukan wartawan yang profesional, berintegritas, kompeten, dan mampu beradaptasi dengan dinamika era digital,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang media massa dan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat. Sinergi yang baik antara pemerintah dan media dinilai penting untuk mendukung pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
Kegiatan OKK tersebut turut dihadiri Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, bersama jajaran pengurus pusat lainnya. Dalam arahannya, Akhmad Munir menegaskan bahwa OKK merupakan tahapan mendasar yang wajib diikuti oleh setiap wartawan yang ingin bergabung sebagai anggota PWI.
Ia menjelaskan, OKK menjadi instrumen penting bagi organisasi dalam menjaga marwah profesi wartawan agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kompetensi di tengah derasnya arus informasi digital.
“OKK adalah instrumen penting dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi wartawan. Melalui proses ini, PWI berupaya memastikan anggotanya tetap menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kompetensi di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Akhmad Munir menyebut wartawan saat ini dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas sekaligus memiliki daya saing dalam menghadapi transformasi digital.
“Wartawan saat ini dituntut tidak hanya mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, tetapi juga memiliki daya saing dan kemampuan beradaptasi dengan transformasi digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar jurnalisme,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Akhmad Munir juga menegaskan bahwa kehadiran jajaran PWI Pusat dalam kegiatan OKK menjadi simbol semakin kuatnya persatuan dan soliditas organisasi setelah proses rekonsiliasi internal yang telah berlangsung.
“Kehadiran jajaran PWI Pusat pada kegiatan ini sekaligus menjadi simbol kuatnya persatuan dan soliditas organisasi. Pasca-rekonsiliasi, PWI semakin fokus memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan wartawan di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Melalui pelaksanaan OKK Angkatan ke-5 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap para jurnalis dapat terus berkontribusi dalam mengawal pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang akurat, berimbang, bertanggung jawab, serta berpihak pada kepentingan publik demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat. (*)
