Kisah Rony Ramadhan Putra: Mantan Simpatisan ISIS yang Kini Menyuarakan Pesan Damai dan Bahaya Ideologi Ekstrem

Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Di usia 34 tahun, Rony Ramadhan Putra, M. E., akrab disapa Dani telah menempuh perjalanan hidup yang berliku. Alumni Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu pernah berada di titik ekstrem pemikiran keagamaan, sebelum kemudian berbalik menjadi salah satu suara kritis mengenai bahaya laten intoleransi, radikalisme, dan terorisme (IRT) di Kalimantan Barat.

Dani menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 2015 di IAIN Pontianak, juga pada bidang Ekonomi Syariah. Namun di balik gelar akademik yang ia sandang, tersimpan sebuah fase kelam yang jarang ia ceritakan secara terbuka: keterlibatannya dalam ideologi dan gerakan radikal.

“Saya berlatar belakang eks ideolog kelompok radikal di Kalimantan Barat dan ikut membesarkan mereka,” tuturnya saat diwawancarai Majalahmataborneonews.com, Jum’at (28/11/2025) di Sambas.

Ia menyebut keterlibatannya dalam lingkaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta masa ketika dirinya menjadi simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Bahkan, ia pernah berlatih di bawah sosok Bahrumsyah, komandan ISIS asal Indonesia yang tewas di Suriah.

Selama enam tahun ia bergerak aktif dalam jejaring yang mengusung paham intoleran dan anti-negara. Dani mengakui bahwa kala itu ia terseret ajaran ekstrem yang membentuk pola pikir borderless, anti-nasionalisme, dan menolak dasar negara.

“Saya melihat bahwa saya salah jalan,” kenangnya. “Saya pernah ingin menggulingkan negara berikut dasar-dasarnya.”

Pencerahan dan Titik Balik

Tahun 2018 menjadi masa introspeksi mendalam. Dani mulai menulis opini tentang kontra-radikalisme, berusaha merefleksikan pengalaman masa lalunya. Sikap kritis itu membawanya pada babak baru tiga tahun kemudian. Tahun 2021, sejumlah akademisi dari IAIN Pontianak serta beberapa organisasi masyarakat mulai melirik peran Dani sebagai penyintas.

Nama Dani kemudian terhubung dengan berbagai lembaga keamanan, mulai dari Densus 88, Polda Kalbar, hingga Polres Sambas. Ia rutin memberikan sosialisasi mengenai bahaya radikalisme kepada pelajar SMA, mahasiswa, hingga penyuluh agama di bawah Kementerian Agama.

“Kontribusi saya cukup banyak, walau saya bukan bagian dari lembaga-lembaga itu,” katanya.

Pengalaman empirisnya membuat pemaparannya dianggap relevan dan otentik.

Memandang Definisi Radikalisme Secara Lebih Jernih

Meski aktif mendukung program kontra-radikalisme, Dani memiliki pandangan kritis mengenai bagaimana istilah “radikalisme” sering digunakan. Menurutnya, istilah tersebut kerap menjadi alat propaganda atau bahkan label politik.

“Radikalisme ini adalah salah satu alat propaganda negara penjajah untuk mem-branding negatif lawan politik,” ujarnya.

Dani mencontohkan bagaimana hubungan internasional sering menunjukkan standar ganda dalam memberi label terhadap kelompok tertentu.

Ia mempertanyakan apakah Indonesia sekadar mengikuti arus definisi radikalisme yang digerakkan kekuatan global, atau mampu membuat parameter yang objektif dan adil.

“Kalau Indonesia menjadi proksi Amerika, maka ada potensi rakyat yang kebetulan terafiliasi dengan organisasi tertentu ikut dibungkam,” tegasnya.

Sebagai penyintas, ia melihat bahwa definisi radikalisme yang dipakai instansi pemerintah kerap berasal dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan organisasi atau politik. Ini, menurutnya, berbahaya.

“Nanti istilah radikal akan menyasar orang yang tidak sepaham atau tidak sekelompok. Ini tidak bagus untuk harmoni Indonesia.”

Harapan: Keterlibatan Penyintas dalam Kebijakan

Berdasarkan pengalaman dalam dua hingga tiga tahun terakhir, Dani menilai penyintas radikalisme masih sebatas pelengkap dalam program pemerintah. “Kami hanya jadi bahan keterangan. Pendapat kami tentang bagaimana mengatasi radikalisme belum banyak didengar,” tuturnya.

Ia menegaskan perlunya pembenahan sistem, bukan hanya seremonial program. Salah satu saran terpenting darinya adalah pembentukan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kalimantan Barat, yang menurutnya lebih kredibel dibanding menyerahkan urusan sensitif ini kepada forum-forum tidak jelas.

“Libatkanlah penyintas dalam pembuatan kebijakan, karena kami memahami pergerakan mereka dan cara menanggulanginya,” tegasnya.

Menutup Jalan Kelam, Membuka Ruang Damai

Perjalanan hidup Dani merupakan cerminan perubahan besar: dari seseorang yang pernah terjerat dalam jaringan ekstrem, kini ia berdiri di garis depan kampanye perdamaian. Baginya, penanggulangan radikalisme harus kembali pada pendekatan ilmiah, data yang netral, serta kebijakan yang menyertakan mereka yang memahami persoalan dari dalam.

“Sistem pemerintahan dulu yang harus dibenahi, baru kita bicara masyarakat,” ujarnya mengakhiri.

Dani tidak hanya meninggalkan masa lalunya. Ia mengubahnya menjadi pelita bagi banyak orang sebuah kisah penyintas yang memilih memberi manfaat daripada terus terjebak dalam gelapnya ideologi ekstrem. (Nop)