Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Sambas dan Aliansi Sambas Bergerak diadakan pada Selasa, (9/9/2025), di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sambas.
Rapat ini dihadiri oleh anggota DPRD, unsur pemerintahan kabupaten Sambas, dan perwakilan Aliansi Sambas Bergerak dari Mahasiswa dan masyarakat.
Dalam RDP itu, Aliansi Sambas Bergerak menyampaikan 9 tuntutan yang menjadi perhatian utama mereka, termasuk perbaikan infrastruktur jalan, transparansi anggaran, dan perlindungan anak dan perempuan.
Dari poin 9 tuntutan itu adalah:
1. Menolak kenaikan tunjangan gaji DPR.
2. Mengecam seleuruh aparat kepolisian atas tindakan brutal dan represif yang bertentangan dengan tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayoman, dan pelayan masyarakat (UU No. 2 Tahun 2022).
3. Mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset.
4. Mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pemerataan infrastruktur Kabupaten Sambas.
5. Menuntut Pemerintah Daerah agar memberikan atensi Kesejahteraan terhadap Tenaga Honorer dan guru di Kabupaten Sambas.
6. Mendesak pemerintah daerah segera membentuk KPPAD.
7. Mominia kejelasan terhadap aktivitas PETI yang mersankan masyarakat.
8. Menuntut Penjelasan PBB di Kabupaten Sambas.
9. Evaluasi menyeluruh Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sambas yang mencapai 28 persen dari APBD Kabupaten Sambas.
Tak hanya itu, ada tambahan 1 tuntutan lagi yang disampaikan saat RDP adalah soal anggaran makan yang dinilai fantastis di sekretariat daerah Sambas.
Ketua DPRD Sambas Abu Bakar menyampaikan, kami melaksanakan RPD merupakan dari 9 tuntunan Aliansi Sambas Bergerak pada aksi Senin 1 September 2025 kemarin, Pemerintah Daerah Sambas dan DPRD Sambas diberi waktu ultimatum 7×24 Jam itu sudah dilakukan rapat internal baik dari legeslatif maupun dari pihak eksekutif.
“Alhamdulillah, pada hari ini kami menyatu bersama dengan adik mahasiswa, baik yang tergabung dalam HMI, GMNI, PMII, maupun dari masyarakat. Dan hasilnya tadi dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sambas dapat berjalan dengan lancar,” jelasnya saat diwawancarai awak media.
Abu Bakar mengatakan, mudah-mudahan dengan kritikan dan saran serta tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Sambas Bergerak, mahasiswa dan masyarakat itu DPRD bisa menjadi lebih baik ke depannya untuk mewujudkan Sambas Berkah Berkemajuan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, menyatakan bahwa DPRD siap untuk membahas dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
“Dengan RDP ini kami, dari sembilan poin yang disampaikan kami eksplor dan kami jabarkan dalam wujud langkah-langkah apa yang harus kami laksanakan, selaku penyelenggara pemerintahan baik itu legeslatif dan eksekutif,” jelasnya.
Lerry Kurniawan Figo juga mengungkapkan, saran dan masukan serta pendapat dari mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sambas Bergerak itu pihaknya sudah menampung dan tuangkan aspirasinya.
“Tentunya itu, memacu dalam rangka perbaikan khususnya DPRD Sambas maupun fungsi pengawasan kami,” jelasnya. (Nop)
