Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi PDI Perjuangan, Mardani, SH, baru saja menyelesaikan agenda reses masa sidang II tahun 2026. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap masa sidang ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.
Reses Mardani, SH dilaksanakan di empat titik berbeda sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Titik pertama berlangsung di Desa Sebubus, Dusun Jeruju, Kecamatan Paloh. Pada kesempatan ini, Mardani, SH menyerap masukan dan berbagai kebutuhan masyarakat setempat terkait pembangunan desa, fasilitas publik, serta isu sosial-ekonomi yang tengah menjadi perhatian warga.
“Alhamdulillah, reses kali ini bisa berjalan lancar di semua titik. Ini menjadi momen penting bagi saya untuk mendengar langsung harapan dan aspirasi masyarakat,” ujar Mardani, SH. Pada Jum’at (6/2/2026) kepada Majalahmataborneonews.com di Sambas.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, reses kali ini menyoroti hal yang dianggap sangat penting oleh Mardani, SH, yaitu perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor berisiko tinggi.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi masyarakat terkait keselamatan kerja. Oleh karena itu, saya memfasilitasi kemudahan bagi pekerja bukan penerima upah untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sehingga nelayan dan pekerja mandiri bisa terlindungi bila terjadi risiko kerja maupun kondisi darurat,” jelas Mardani, SH.
Bagi pekerja yang mengikuti program ini, biaya bulan pertama akan ditanggung langsung oleh Mardani, SH, sementara bulan-bulan berikutnya menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Di Desa Sebubus, Dusun Jeruju, sekitar seratus nelayan dan pekerja mandiri menerima fasilitas ini. Di Desa Tanah Hitam, lebih dari 200 nelayan dan pekerja mandiri dibantu untuk dibuatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan melalui cabang Singkawang. Begitu pula di Desa Tempapan Kuala, Dusun Siduk, sebanyak 100-an masyarakat juga difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Titik kedua reses digelar di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh. Di lokasi ini, Mardani, SH berdialog langsung dengan warga, mendengarkan keluhan serta harapan mereka, sekaligus memberikan penjelasan mengenai program-program DPRD yang dapat mendukung kemajuan desa.
Selanjutnya, titik ketiga dan keempat dilaksanakan di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing. Titik ketiga berada di Dusun Siduk, sedangkan titik terakhir berada di Dusun Parit Baru. Di kedua titik ini, Mardani, SH menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan perlindungan kerja.
“Masyarakat adalah sumber inspirasi bagi kami. Setiap masukan yang kami terima dari reses akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di DPRD Kabupaten Sambas. Semoga bantuan BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama JKK dan JKM, benar-benar bermanfaat bagi nelayan dan pekerja mandiri, sehingga mereka merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan pekerjaan yang berisiko tinggi,” tambah Mardani, SH.
Melalui reses ini, Mardani, SH berharap dapat memperkuat komunikasi antara DPRD dengan masyarakat, sekaligus memastikan setiap aspirasi warga terdengar dan diperjuangkan di tingkat pemerintahan.
“Kegiatan reses ini menegaskan komitmen anggota DPRD untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan menghadirkan solusi yang tepat sasaran,” harapnya. (Nop)
