Bupati Satono dan Ketua DPRD Sambas Terima Kunjungan Panja Komisi II DPR RI, Wamendagri, dan Sekretaris BNPP RI
Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Kabupaten Sambas menerima kunjungan penting dari Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H., bersama Ketua DPRD Sambas H. Abu Bakar, S.Pd.I., serta jajaran Forkopimda, Sekda Sambas, pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. Acara penyambutan dan pertemuan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sambas. Rabu 26 November 2025.
Turut hadir perwakilan Pemprov Kalbar, Kakanwil ATR/BPN Kalbar, pengurus Komite Sambas Utara (KSU) dan Komite Sambas Pesisir (KSP), serta berbagai unsur masyarakat. Kunjungan ini bertujuan membahas pengelolaan wilayah perbatasan negara dan percepatan pembangunan pada sektor-sektor strategis.
Acara diawali dengan pemutaran profil Kabupaten Sambas yang menampilkan potensi unggulan daerah, mulai dari sektor pertanian dan kelautan, progres pembangunan PLBN Aruk-Sajingan dan Temajuk-Paloh, hingga capaian pembangunan daerah hingga tahun 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Sambas H. Satono menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran lengkap jajaran Komisi II DPR RI, Wamendagri, dan BNPP. Ia menilai kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian besar pemerintah pusat terhadap Kabupaten Sambas sebagai daerah perbatasan.
“Sepanjang sejarah Kabupaten Sambas, rasanya belum pernah kita didatangi ketua komisi beserta anggota secara lengkap. Ini keberkahan bagi Sambas,” ujar Bupati Satono. Ia menegaskan bahwa Sambas merupakan daerah perbatasan paling utara di Kalimantan Barat, dengan populasi mencapai 664 ribu jiwa yang tersebar di 19 kecamatan dan 195 desa. Berkat sinergi pemerintah daerah, TNI/Polri, serta masyarakat, kondisi keamanan daerah tetap kondusif.
Bupati juga menekankan dua poin penting terkait pembangunan Sambas. Pertama, Sambas sebagai daerah lumbung pangan di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, Sambas mencatat surplus beras mencapai 1.400,10 ribu ton. Selain itu, wilayah pesisir dari Temajuk hingga Selakau menjadi sumber ekonomi nelayan, ditambah sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan kelapa yang juga berkembang pesat.
Kedua, Bupati Satono menyoroti urgensi percepatan pemekaran wilayah, yakni wacana pembentukan Kabupaten Sambas Utara (KSU) dan Kabupaten Sambas Pesisir (KSP) yang telah bergulir hampir dua dekade. Ia berharap dukungan pemerintah pusat agar daerah perbatasan mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana daerah-daerah lain seperti Papua, Aceh, dan Yogyakarta.
“Sambas, Singkawang, dan Bengkayang kini berpopulasi 1,2 juta jiwa. Potensi pangan, wisata, serta keberagaman etnis menjadi modal besar. Harapan kami ke depan, ini dapat menuju pembentukan Provinsi Sambas Raya,” jelasnya.
Dalam sesi dialog, Komisi II DPR RI, Wamendagri, dan Sekretaris BNPP menunjukkan respons positif. Diskusi berjalan interaktif dengan berbagai pemaparan dari perwakilan daerah, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, status kawasan hutan, urusan sosial, hingga isu strategis pemekaran wilayah.
Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata, sesi foto bersama, dan kunjungan lanjutan ke Kampung Rawit bersama jajaran Wamendagri, Komisi II DPR RI, Bupati Sambas, Ketua DPRD, dan Forkopimda. Kunjungan ini diharapkan menjadi dorongan nyata bagi percepatan pembangunan dan penguatan kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas. (Nop)
