Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. H. Harisson, M.Kes., membuka secara resmi Rapat Kerja Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2026 di Hotel Novotel Pontianak, Sabtu (23/5/2026).
Forum yang mempertemukan para pemerintah kota se-Kalimantan tersebut menjadi ruang strategis untuk bertukar gagasan, memperkuat kolaborasi, serta mencari solusi bersama menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah di tengah pertumbuhan ekonomi kawasan yang terus berkembang.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Eksekutif APEKSI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Ketua Komisariat Wilayah V APEKSI sekaligus Wali Kota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM., MT., para wali kota se-Kalimantan, narasumber, serta seluruh delegasi peserta.
Dalam sambutannya, Sekda Kalbar menyampaikan apresiasi kepada Kota Pontianak yang dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan forum APEKSI Regional Kalimantan tahun ini.
“Selamat datang kepada seluruh peserta dan delegasi APEKSI Regional Kalimantan di Kota Pontianak. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu di Bumi Khatulistiwa memberikan kesan yang baik dan memperkuat kerja sama antardaerah,” ucapnya.
Ia mengatakan, kehadiran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Sesuai dengan tema yang diangkat dalam forum tersebut, yakni “Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh”, sangat relevan dengan kondisi daerah saat ini.
“Ketahanan fiskal daerah adalah fondasi utama pembangunan, kalau fiskal daerah kuat, pelayanan publik juga akan semakin baik dan pembangunan bisa berjalan berkelanjutan,” katanya.
Harisson juga memaparkan kondisi ekonomi Kalimantan Barat yang saat ini menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Kalimantan.
“Pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2026 mencapai 6,14 persen dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan. Namun kita harus melihat lebih dalam, karena pertumbuhan terbesar itu masih didorong sektor pertambangan dan penggalian,” jelasnya.
Ia menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah penghasil sumber daya alam dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.
“Yang ingin saya sampaikan, daerah penghasil juga perlu mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar, jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi angka kemiskinan masih tetap sama,” tuturnya.
Ia juga menambahkan, Kalimantan Barat memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 7,9 persen pada tahun 2029 untuk mendukung target nasional sebesar 8 persen.
“Potensi pertumbuhan ekonomi Kalbar masih sangat besar. Kawasan industri dan investasi terus berkembang, karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar daerah juga semakin kuat secara fiskal,” tambahnya.
Selain sektor pertambangan, dirinya menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan.
“Konsumsi rumah tangga memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada petani, nelayan, dan sektor pangan,” ujarnya.
Pada sektor sawit saat ini sudah cukup kuat, namun pemerintah tetap harus memperhatikan komoditas lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil.
“Kalau sawit memang sudah bagus, tapi petani pangan, nelayan, dan perkebunan rakyat juga harus dibantu supaya kesejahteraannya meningkat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.
“Terima kasih kepada Kota Pontianak yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah. Ini menunjukkan koordinasi dan perhatian pemerintah daerah berjalan baik,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, mengatakan pemerintah daerah harus terus melakukan inovasi untuk memperkuat kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, daerah harus terus melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah,” kata Fatoni.
Ia mengingatkan, upaya peningkatan pendapatan daerah tetap harus dilakukan tanpa membebani masyarakat.
“Daerah harus kreatif mencari sumber pembiayaan, tetapi jangan sampai memberatkan masyarakat. Di sisi lain, belanja daerah juga harus efisien dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa penggunaan anggaran harus benar-benar fokus pada kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Belanja yang tidak penting harus dikurangi, anggaran harus fokus untuk pembangunan, pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menilai forum APEKSI menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman dan solusi.
“Forum seperti ini sangat penting untuk berbagi pengalaman, memahami kebijakan terbaru, dan mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan daerah,” pungkasnya.
Fatoni berharap sinergi antardaerah terus diperkuat agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal meski menghadapi tantangan fiskal.
“Dengan kekompakan dan sinergi seperti ini, daerah akan semakin kuat untuk terus bangkit dan melaksanakan pembangunan,” tutupnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Pontianak mengatakan forum APEKSI menjadi sarana strategis untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah kota di Kalimantan.
“Forum ini menjadi wadah bertukar pengalaman dan inovasi antar kota dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Kolaborasi antardaerah sangat penting untuk mempercepat kemajuan pembangunan di kawasan Kalimantan.
“Tujuan APEKSI adalah mensinergikan potensi, pengalaman, dan kemajuan bersama antarkota,” jelasnya.
Edi juga berharap keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat memberikan dampak positif bagi daerah-daerah di Kalimantan.
“Kami berharap IKN dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan kebanggaan bersama bagi daerah-daerah di Kalimantan,” tutupnya.
