Majalahmataborneonews.com, Pontianak-
Akademisi FISIP Universitas Tanjungpura sekaligus perwakilan dari Sentra Inovasi dan Kebijakan Publik, Firdaus, menjadi narasumber dalam agenda Training Literasi Digital yang dirangkai dengan Deklarasi Garda Literasi Pemuda. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Transera Pontianak pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Dalam pemaparannya bertema “Yang Muda Melek Kebijakan Publik”, Firdaus menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memahami dan terlibat dalam proses kebijakan publik. Ia mengajak peserta untuk menyadari bahwa berbagai aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi langsung oleh kebijakan pemerintah.
“Lowongan kerja itu dipengaruhi kebijakan ekonomi, investasi, dan industri. Polusi adalah dampak dari kebijakan lingkungan dan tata ruang,” jelasnya. Menurut Firdaus, kebijakan publik merupakan blueprint masa depan, sehingga sikap apatis dari anak muda justru membuat arah masa depan mereka mudah dikendalikan pihak lain.
Firdaus menegaskan bahwa jika generasi muda memilih diam, mereka berisiko hidup dalam kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan mereka misalnya aturan usaha kecil yang berbelit atau sistem pendidikan yang tidak sesuai kebutuhan industri.
Ia juga menyoroti peran besar media sosial sebagai ruang kontrol publik. Generasi muda, yang hidup berdampingan dengan teknologi digital, dinilai memiliki kekuatan besar untuk mengawasi dan memengaruhi kebijakan.
“Gunakan dan percayakan kemampuan otakmu yang diciptakan Allah untuk berpikir, jangan bergantung sepenuhnya pada teknologi,” pesannya.
Melalui penguatan literasi digital, generasi muda dapat:
Menerjemahkan kebijakan menjadi konten informatif yang mudah dipahami di TikTok, Instagram, atau platform lainnya.
Melakukan advokasi cerdas berbasis data jika menemukan kebijakan daerah yang merugikan masyarakat.
Mencari kebenaran, dengan melakukan cek silang pada sumber resmi seperti situs Bappeda, kanal KIP, atau platform resmi universitas.
Firdaus berharap pelatihan ini dapat menjadi momentum bagi pemuda Kalimantan Barat untuk lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial serta berperan langsung dalam proses kebijakan publik.
“Dengan begitu, masa depan tidak hanya ditentukan oleh elite atau oligarki, melainkan oleh generasi muda yang sadar dan terlibat,” pungkasnya. (Nop)
