Oleh: Firdaus, S.Ip., M.Sos.
(Awardee LPDP-RI)
Majalahmataborneonews.com, Pontianak-
10 November 2025, Memperingati Hari Pahlawan, berbagai kalangan mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih peduli terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perluasan program beasiswa daerah serta kerja sama (MoU) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia (LPDP-RI).
Langkah strategis ini dinilai penting untuk mempercepat perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalbar, terutama di wilayah pedesaan yang masih tertinggal dalam akses pendidikan tinggi.
Kerja sama dengan LPDP-RI diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi putra-putri Kalimantan Barat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Program beasiswa daerah yang didukung LPDP mampu menjadi katalis dalam membentuk SDM yang berdaya saing, berintegritas, dan berkarakter.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar tahun 2024, nilai IPM Kalimantan Barat masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif dari pemerintah provinsi untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi bagi masyarakat di daerah tertinggal.
Selain memperluas akses beasiswa, pemerintah juga diharapkan membangun sistem pendampingan akademik dan karier bagi penerima beasiswa agar mereka dapat kembali berkontribusi di daerah asalnya. Dengan demikian, investasi di bidang pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Kalimantan Barat.
Alasan Empiris Perlunya Perbaikan IPM dan SDM Kalimantan Barat melalui Beasiswa LPDP
“Saya ingin Gubernur dan Wakil Gubernur jemput bola untuk program beasiswa, karena saya mengetahui bahwa banyak penerima beasiswa LPDP di daerah lain lebih siap dan dipersiapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, dengan dukungan langsung dari gubernur dan wakil gubernurnya. Inilah alasan penting saya mendorong agar Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar berperan aktif dalam menjalin MoU dengan LPDP demi peningkatan IPM Kalbar,” ujar Firdaus.
Kondisi IPM Kalimantan Barat Masih di Bawah Rata-Rata Nasional
Berdasarkan data BPS tahun 2024, IPM Kalimantan Barat berada di angka 71,6, masih di bawah rata-rata nasional 74,4. Rendahnya IPM ini menunjukkan adanya tantangan pada tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
Komponen pendidikan menjadi faktor paling lemah akibat masih terbatasnya akses pendidikan tinggi dan pelatihan SDM di berbagai daerah.
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Rendah
Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kalbar baru sekitar 8,9 tahun (setara kelas 2 SMP), sedangkan harapan lama sekolah mencapai 12,6 tahun, masih di bawah target nasional 13,5 tahun.
Hal ini menunjukkan masih banyak anak di daerah pedesaan yang belum dapat mengakses pendidikan tinggi karena faktor ekonomi dan keterbatasan fasilitas.
Selain itu, akses internet dan sarana belajar di banyak daerah di Kalimantan Barat masih belum memadai. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan LSM dan organisasi masyarakat untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan antarwilayah.
Ketimpangan Akses Pendidikan Antardaerah
Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, beberapa daerah seperti Kapuas Hulu, Melawi, Ketapang, dan Sambas masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan, jumlah guru berkualitas, serta fasilitas digital.
Beasiswa daerah yang bermitra dengan LPDP-RI dapat menjadi solusi konkret untuk membuka peluang bagi pelajar dari daerah tertinggal agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi dan kembali membangun daerah asalnya.
Kebutuhan SDM Berkualitas untuk Daya Saing Daerah
Dalam menghadapi tantangan ekonomi berbasis sumber daya alam dan perdagangan lintas batas, Kalimantan Barat membutuhkan SDM unggul di bidang teknologi, pertanian modern, dan tata kelola pemerintahan.
Program beasiswa LPDP bagi anak muda Kalbar akan mempercepat terbentuknya tenaga profesional dan pemimpin lokal yang kompeten, berwawasan global, dan berkomitmen terhadap pembangunan daerah.
Efek Multiplier dari Beasiswa Pendidikan
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan masyarakat berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, pendapatan, dan partisipasi sosial.
Jika Pemprov Kalbar aktif menjalin MoU dengan LPDP-RI untuk mendanai pengembangan SDM daerah, maka dalam jangka panjang akan terjadi peningkatan IPM, pengurangan kemiskinan, serta percepatan pembangunan manusia yang merata di seluruh kabupaten/kota.
“Saya berharap momentum Hari Pahlawan menjadi saat yang tepat bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen terhadap pembangunan manusia, sebagaimana semangat para pahlawan yang berjuang demi kemajuan bangsa. Peningkatan IPM melalui pendidikan adalah bentuk perjuangan masa kini dalam menciptakan pahlawan-pahlawan baru di bidang ilmu pengetahuan dan pembangunan daerah,” tegas Firdaus.
Dengan demikian, kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan LPDP-RI bukan hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang terbukti efektif secara empiris dalam meningkatkan IPM dan memperkuat fondasi SDM unggul daerah.
“Dalam momentum Hari Pahlawan ini, saya sebagai tokoh pemuda Kalimantan Barat menyatakan kesediaan untuk membantu Pemerintah Daerah Kalbar menjembatani kerja sama beasiswa antara LPDP-RI dan Pemprov Kalbar melalui jaringan Mata Garuda Kalbar, sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.”
Penulis adalah Dosen Ilmu Politik Universitas Tanjungpura / Sekjen Lembaga SIKKAP Kalbar
