Majalahmataborneonews.com, Sambas – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menghadiri sekaligus melaksanakan Soft Launching Reaktivasi Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di halaman PLB Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen. Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., Bupati Sambas Satono didampingi Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi, Ketua TP PKK Kab. Sambas, Forkopimda Kabupaten Sambas, instansi vertikal, perangkat daerah Pemprov Kalbar dan Pemkab Sambas, serta perwakilan dari berbagai unsur terkait.
Soft launching juga dirangkaikan dengan kegiatan penanaman pohon di lingkungan PLB Temajuk.
Reaktivasi PLB Temajuk menjadi langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan lintas batas, memperkuat hubungan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia, sekaligus mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan, reaktivasi PLB Temajuk menegaskan perubahan posisi Temajuk dari kawasan yang selama ini dipandang sebagai wilayah paling ujung menjadi beranda depan negara.
“Temajuk adalah bagian dari wajah Indonesia yang berhadapan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Karena itu, reaktivasi PLB ini bukan sekadar membuka kembali jalur perlintasan, tetapi menegaskan kehadiran negara sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat di kawasan perbatasan,” ujar Krisantus.
Menurutnya, reaktivasi PLB Temajuk merupakan hasil dari perjalanan panjang dan koordinasi lintas sektor, mulai dari peninjauan serta koordinasi oleh BNPP RI, forum Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo), hingga pembahasan dalam Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia–Malaysia.
“Semua proses tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu membuka kembali jalur resmi Temajuk–Teluk Melano yang telah lama dinantikan masyarakat di kedua sisi perbatasan,” katanya.
Krisantus menegaskan, keberadaan PLB Temajuk juga memberikan kepastian dan keamanan dalam aktivitas lintas batas karena pelayanan dilakukan melalui jalur resmi yang terawasi dan tercatat dengan melibatkan unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine and Security), yakni Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan.
Dengan demikian, lalu lintas orang dan barang dapat berlangsung secara lebih tertib sekaligus mempersempit ruang bagi aktivitas ilegal, seperti penyelundupan barang maupun perlintasan orang tanpa dokumen.
Lebih jauh, reaktivasi PLB Temajuk diharapkan menjadi pintu masuk bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BNPP telah mengusulkan peningkatan status Temajuk dari Pos Lintas Batas Tradisional menjadi Pos Lintas Batas Negara. Kita melihat di berbagai wilayah bahwa kehadiran PLBN dapat menjadi pemicu percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi,” jelasnya.
Menurut Krisantus, Temajuk yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur kini memiliki momentum yang kuat untuk mendapatkan perhatian dan percepatan pembangunan.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan Temajuk sebagai kawasan yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang besar, termasuk melalui usulan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata.
“Ke depan, perdagangan lintas batas, sektor jasa, dan UMKM masyarakat Paloh akan memiliki peluang mengakses pasar yang lebih luas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mengawal keberlanjutan reaktivasi ini dan terus berkoordinasi dengan BNPP RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta seluruh instansi CIQS,” ungkapnya.
Ia juga berharap fasilitas pada Pos Kawalan Sempadan Teluk Melano di Sarawak turut diperkuat sehingga pertumbuhan kawasan perbatasan di kedua sisi dapat berlangsung secara seimbang dan saling menguntungkan.
Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu peluang terbesar yang dapat dikembangkan melalui terbukanya akses Temajuk.
“Pantai Temajuk dan Tanjung Datu merupakan aset wisata yang luar biasa. Dengan terbukanya akses jalan Teluk Atong–Temajuk dan aktifnya kembali pos lintas batas, peluang wisatawan mancanegara, khususnya dari Sarawak, untuk berkunjung ke Temajuk semakin terbuka,” katanya.
Krisantus menyebut, meningkatnya kunjungan wisatawan akan memberikan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat, mulai dari penginapan, kuliner, transportasi hingga jasa wisata dan UMKM.
“Ini adalah magnet ekonomi baru yang dapat menggerakkan masyarakat. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal, bukan akhir. Awal dari babak baru Temajuk sebagai gerbang ekonomi, gerbang pariwisata, dan gerbang persahabatan Indonesia–Malaysia,” tegasnya.
Ia berharap pengembangan Temajuk ke depan tidak berhenti pada fungsi sebagai fasilitas perlintasan, tetapi berkembang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
“Harapan kita, PLB Temajuk dapat terus ditingkatkan status dan kualitas pelayanannya, sejalan dengan rencana pengembangan kawasan dan potensi pariwisata Temajuk. Dengan demikian, kawasan ini dapat tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat,” tuturnya.
Selain aspek ekonomi dan pembangunan, Krisantus menilai reaktivasi PLB Temajuk memiliki arti penting dalam mempererat hubungan sosial dan budaya masyarakat Indonesia dan Malaysia.
Masyarakat di kawasan perbatasan memiliki kedekatan sejarah, bahasa, budaya, serta hubungan kekerabatan yang telah berlangsung turun-temurun.
“Karena itu, PLB Temajuk bukan hanya tentang ekonomi. Ini juga tentang kemanusiaan, sosial budaya, dan hubungan persaudaraan. Kita ingin masyarakat Temajuk dan Teluk Melano dapat kembali berinteraksi melalui jalur resmi, aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” pungkasnya.
Dengan reaktivasi PLB Temajuk, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kawasan perbatasan tidak hanya dipandang sebagai wilayah terluar melainkan sebagai beranda depan negara sekaligus pintu masuk pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan penguatan persahabatan Indonesia–Malaysia.
