Majalahmataborneonews.com, Pontianak-
Sekretaris Jenderal Moderasi Lintas Etnis, Firdaus, S.IP., M.Sos., menyerukan pentingnya keterlibatan aktif tokoh adat dalam upaya pelestarian hutan dan ekosistem di Kalimantan Barat. Ia mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Kehutanan untuk segera menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama para pemangku adat guna memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian alam di wilayah tersebut.
Menurut Firdaus, kearifan lokal dan pengetahuan adat selama ini terbukti efektif dalam menjaga keseimbilan hutan, mengelola kawasan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam. “Tokoh adat memiliki peran historis dan strategis dalam menjaga hutan. Pemerintah perlu mendengar pandangan mereka secara langsung dan menjadikannya bagian dari kebijakan kehutanan di Kalbar,” ujar Firdaus.
Ia menekankan bahwa kondisi hutan Kalbar saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari deforestasi, kebakaran lahan, hingga degradasi ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat adat.
“FGD harus menjadi ruang dialog yang terbuka. Pemerintah, Dinas Kehutanan, dan tokoh adat harus duduk bersama untuk membahas strategi perlindungan hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Firdaus juga menyatakan bahwa Moderasi Lintas Etnis siap menjadi jembatan komunikasi antara unsur pemerintah dan komunitas adat, demi memastikan langkah pelestarian lingkungan di Kalbar berjalan optimal.
“Kalimantan Barat punya warisan alam yang luar biasa. Menjaganya bukan hanya tugas pemerintah atau masyarakat adat, tetapi tanggung jawab bersama. Namun, kebijakan yang baik harus dimulai dari dialog dan penghargaan terhadap kearifan lokal,” tutupnya. (Nop)
