KAYONG UTARA – Pengelola kapal kayu atau kapal kelotok angkutan penumpang dan barang rute Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara menuju Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, menghentikan operasional sementara mulai Minggu, 17 Mei 2026. Penghentian dilakukan akibat kenaikan harga solar dan sulitnya memperoleh BBM subsidi untuk kebutuhan operasional kapal.
Informasi itu disampaikan Agus Trianto dari Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Provinsi Kalimantan Barat.
“Beberapa armada kapal untuk sementara memilih tidak beroperasi terhitung sejak hari ini,” kata Agus, Minggu (17/05/2026).
Menurut Agus, para motaris dan pemilik kapal saat ini menghadapi beban operasional yang semakin berat setelah harga BBM jenis solar meningkat. Kondisi diperparah dengan pasokan solar subsidi yang sulit diperoleh di lapangan.
Selain itu, harga solar di tingkat pengecer dinilai tidak stabil sehingga memengaruhi biaya perjalanan dan jadwal keberangkatan kapal.
“Pemilik kapal kesulitan memperoleh pasokan solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan operasional harian. Kalaupun ada, itu yang dijual di pengecer, harganya sulit diprediksi,” ujarnya.
Rute Teluk Batang–Rasau Jaya selama ini menjadi salah satu jalur transportasi sungai yang digunakan masyarakat untuk mobilitas penumpang maupun distribusi barang di wilayah pesisir Kalimantan Barat.
Agus mengatakan pengelola kapal memahami pentingnya layanan angkutan sungai bagi masyarakat. Namun, penghentian sementara dinilai menjadi langkah yang harus diambil untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
“Pengelola kapal menyadari kalau kebutuhan angkutan seperti ini sangat penting bagi masyarakat. Tetapi pihak pengelola juga memiliki alasan kuat untuk melakukan langkah penghentian sementara untuk menghindari risiko kerugian lebih besar,” katanya.
GAPASDAP Kalimantan Barat berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memastikan ketersediaan solar subsidi bagi transportasi sungai, terutama kapal penumpang yang melayani wilayah pesisir dan perairan Kalimantan Barat.
“Pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah cepat guna memastikan ketersediaan solar subsidi bagi transportasi sungai, khususnya kapal angkutan penumpang yang melayani masyarakat di wilayah pesisir dan perairan Kalimantan Barat,” tutup Agus.
