Majalahmataborneonews.com, Jakarta – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. H. Harisson, M.Kes., menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini Jakarta, Senin (25/5/2026).
Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah daerah didorong untuk mampu menggali potensi unggulan daerah agar pembangunan ekonomi tetap berjalan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia sebagai forum kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Forum nasional itu membahas berbagai strategi penguatan ekonomi daerah mulai dari akses pembiayaan, pengembangan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, ekonomi digital, ekonomi hijau, hingga penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pengembangan ekonomi daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Sektor jasa keuangan harus mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang inklusif, produktif, dan tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal.
“Kita membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kuat. Karena itu sektor jasa keuangan harus hadir mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, OJK terus memperkuat berbagai program pengembangan ekonomi daerah, termasuk mendorong penguatan UMKM, ekonomi hijau, ekonomi digital, hingga pendalaman pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
“Daerah-daerah di Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa, tinggal bagaimana seluruh pihak berkolaborasi untuk memetakan potensi tersebut agar bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Friderica juga menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga saat ini masih tetap terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kredit perbankan terus tumbuh positif, dana pihak ketiga juga meningkat, dan sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi yang kuat. Ini menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah,” ungkapnya.
OJK juga terus mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan pembiayaan UMKM dan sektor produktif lainnya.
“Kami ingin pembiayaan sektor jasa keuangan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor unggulan daerah yang menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia menuturkan penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar potensi daerah dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, sektor jasa keuangan, dan pelaku usaha harus semakin kuat. Dengan sinergi yang baik, potensi daerah akan lebih mudah berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa daerah-daerah di Indonesia memiliki peran sangat penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi nasional itu merupakan agregat dari pertumbuhan daerah. Kalau daerah tumbuh baik, maka nasional juga akan ikut kuat,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan pemerintah pusat terus memberikan dukungan melalui berbagai program pembiayaan dan penguatan sektor produktif di daerah.
“Kami ingin daerah terus bergerak dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Daerah harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor unggulan masing-masing,” ujarnya.
Airlangga menilai sejumlah daerah saat ini sudah mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui kebijakan hilirisasi dan pengembangan sektor unggulan daerah.
“Kita melihat beberapa daerah mampu tumbuh sangat tinggi karena berhasil mengembangkan sektor hilirisasi dan industri berbasis potensi daerah. Ini menjadi contoh bahwa daerah memiliki peran besar dalam menopang ekonomi nasional,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi digital sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh daerah.
“Ekonomi digital Indonesia terus berkembang sangat besar. Karena itu daerah harus mampu menyiapkan sumber daya manusia dan ekosistem digital agar bisa memanfaatkan peluang tersebut,” terangnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga terus mendorong penguatan pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha masyarakat.
“UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan terbukti mampu tumbuh lebih baik, karena itu akses pembiayaan produktif harus terus diperluas agar ekonomi daerah semakin bergerak,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Sekda Kalbar mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan berbagai langkah percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan pengembangan potensi unggulan daerah.
“Di tengah kondisi fiskal saat ini, termasuk adanya penurunan dana transfer ke daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus terus berinovasi. Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat, tetapi harus mampu menggali potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” katanya.
Harisson menyebut Kalimantan Barat memiliki banyak potensi strategis yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat ekonomi daerah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga UMKM berbasis produk lokal.
“Kalbar memiliki banyak potensi unggulan yang bisa terus dikembangkan, maka dari itu tugas pemerintah daerah adalah memastikan potensi tersebut dikelola secara maksimal agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berbicara tentang peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Penggunaan anggaran harus benar-benar efektif dan tepat sasaran. Setiap program pemerintah harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, kalau produktivitas meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” jelasnya.
Ia juga menilai kolaborasi pembiayaan menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pengembangan potensi daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun sinergi yang kuat bersama OJK, perbankan daerah, maupun perbankan nasional.
“Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerahnya masing-masing dan membangun kolaborasi pembiayaan dengan OJK, Bank Kalbar, maupun bank-bank Himbara agar produk-produk unggulan daerah bisa berkembang lebih besar dan memiliki daya saing,” ungkapnya.
Ia menambahkan penguatan sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan juga harus menjadi perhatian bersama karena menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“UMKM harus terus didorong agar naik kelas. Kita ingin produk-produk lokal Kalbar semakin berkembang, mampu masuk pasar yang lebih luas, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga pengembangan ekonomi daerah dapat terus dipercepat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
