Majalahmataborneonews.com, Pontianak-
Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kunjungan Display Pangan Lokal yang digelar di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Adisucipto Nomor 48 Pontianak, Senin (25/5/2026), berlangsung semarak dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan pasokan pangan sekaligus memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pangan serta mengantisipasi laju inflasi di daerah. Ia menilai ketersediaan pangan yang stabil dan mudah diakses masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung kesejahteraan warga Kalimantan Barat.
Selain menyediakan bahan pangan dengan harga murah, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan beragam produk pangan lokal unggulan Kalimantan Barat kepada masyarakat. Menurut Manto, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat guna membangun ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Manto secara resmi membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Kunjungan Display Pangan Lokal Tahun 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro. Kehadirannya berkaitan dengan agenda diseminasi dan diskusi mengenai Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Pangan yang dilaksanakan di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat.
Meski tidak menyampaikan sambutan resmi, Atnike memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai program tersebut menjadi bentuk kolaborasi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang layak, aman, dan terjangkau sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Menurutnya, penguatan sektor pangan tidak hanya berkaitan dengan distribusi dan kestabilan harga bahan pokok, tetapi juga menyangkut tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Kehadiran display pangan lokal pun dinilai menjadi langkah positif untuk memperkenalkan potensi pangan daerah sekaligus mendorong kemandirian pangan berbasis lokal di Kalimantan Barat.
“Atas pangan merupakan hak dasar yang harus dijaga bersama. Saya melihat kegiatan ini bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan yang inklusif,” ujar Atnike saat meninjau lokasi kegiatan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pemahaman hak atas pangan di daerah, Atnike Nova Sigiro turut menyerahkan Modul Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 16 tentang Hak Atas Pangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalbar, Manto. Penyerahan modul tersebut menjadi simbol sinergi antara Komnas HAM RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong implementasi prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait pemenuhan hak atas pangan yang adil, aman, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Nop)
