Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Kabupaten Sambas dikenal memiliki potensi perikanan yang besar di Kalimantan Barat. Sebagai daerah pesisir, sektor kelautan menjadi tumpuan hidup ribuan masyarakat yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan.
Di tengah besarnya potensi tersebut, nelayan di Sambas masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait akses BBM subsidi untuk kebutuhan melaut. Persoalan ini dinilai menjadi salah satu hambatan utama bagi nelayan kecil dalam menjalankan aktivitas mencari ikan.
Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas, Amirudin, mengatakan permasalahan yang dihadapi nelayan bukan sekadar keberadaan SPBUN, melainkan juga menyangkut keterbatasan kuota serta ketepatan distribusi BBM subsidi bagi nelayan aktif.
Menurut Amirudin, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak nelayan kesulitan memperoleh solar subsidi secara langsung. Bahkan sebagian nelayan harus membeli BBM dari antrean SPBU dengan harga lebih tinggi dibanding harga resmi pemerintah.
Keadaan tersebut dinilai semakin membebani nelayan kecil karena biaya operasional melaut terus meningkat, sementara hasil tangkapan ikan tidak selalu stabil. Kondisi itu membuat penghasilan nelayan sering kali hanya cukup untuk menutupi biaya melaut.
“Nelayan sangat bergantung pada BBM untuk mencari nafkah. Tetapi ketika distribusi subsidi tidak tepat sasaran, nelayan kecil justru menjadi pihak yang paling terdampak,” kata Amirudin.
Ia menilai apabila persoalan ini tidak segera dibenahi, sektor perikanan daerah dapat ikut terdampak. Aktivitas melaut berpotensi menurun, produksi ikan berkurang, hingga memengaruhi harga ikan di pasaran dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Karena itu, HNSI Sambas mendorong pemerintah menghadirkan langkah yang lebih konkret, tidak hanya melalui penambahan kuota BBM subsidi, tetapi juga dengan membangun sistem distribusi yang transparan dan berbasis data digital nelayan aktif.
Dengan sistem digital tersebut, penyaluran BBM subsidi diharapkan lebih tepat sasaran dan mudah diawasi. Nelayan yang benar-benar aktif melaut juga dapat terdata dengan baik sehingga bantuan subsidi tidak salah sasaran.
Selain persoalan BBM, HNSI Sambas juga menilai penguatan koperasi nelayan menjadi kebutuhan penting. Melalui koperasi yang dikelola secara transparan, nelayan diharapkan dapat memperoleh akses terhadap BBM, modal usaha, alat tangkap, hingga pemasaran hasil laut dengan harga yang lebih stabil.
Amirudin juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan usaha perikanan modern.
Menurutnya, nelayan saat ini tidak cukup hanya mengandalkan cara tradisional. Mereka perlu dibekali pengetahuan mengenai teknologi perikanan, keselamatan pelayaran, pengelolaan usaha, pengolahan hasil laut, hingga pemasaran digital.
Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi cuaca laut, informasi titik ikan, pemasaran daring, dan transaksi digital dinilai dapat membantu nelayan meningkatkan produktivitas dan daya saing.
HNSI Sambas berharap perhatian pemerintah terhadap nelayan tidak berhenti pada wacana semata. Sebab, nelayan selama ini telah berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan serta menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
“HNSI akan terus hadir mengawal aspirasi nelayan, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan kecil, dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat pesisir,” ujar Amirudin.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor perikanan tidak hanya diukur dari jumlah hasil tangkapan, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan nelayan dapat meningkat dan mereka merasakan kehadiran negara secara nyata. (Nop)
