Majalahmataborneonews.com, Pontianak-
Narasi besar mengenai Nature-Based Solutions (NbS), blue carbon, konservasi biodiversitas, restorasi gambut, mangrove, dan koridor satwa dinilai semakin ramai diperbincangkan dalam berbagai forum nasional maupun internasional. Namun, substansi utama terkait kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi disebut masih sering terabaikan.
Guru Besar Universitas Tanjungpura sekaligus Ketua ICMI Orwil Kalbar, Profesor Gusti Hardiansyah, menilai berbagai konsep konservasi saat ini kerap berhenti pada tataran seremonial ekologis tanpa menyentuh persoalan ekonomi masyarakat.
“Seminar demi seminar digelar. Forum internasional dipenuhi jargon hijau. Slide-slide penuh istilah seperti ESG, carbon offset, climate resilience, dan green growth. Namun pertanyaan paling mendasar justru sering dihindari: apakah rakyat di sekitar kawasan ikut makmur?” ujarnya. Jum’at (22/5/2026).
Menurutnya, jika masyarakat belum merasakan manfaat ekonomi secara langsung, maka sebagian besar konservasi hanya menjadi “seremonial ekologis”.
Dalam konteks tersebut, inisiatif Cagar Biosfer Mata Pandawa di Kalimantan Barat disebut menjadi salah satu pendekatan yang menarik dicermati. Kawasan tersebut tidak hanya berbicara mengenai perlindungan orangutan, gambut, mangrove, pesut, maupun dugong, tetapi juga mencoba menghubungkan konservasi dengan ruang ekonomi rakyat dan pembiayaan berkelanjutan.
“Substansi terpentingnya bukan semata karbon, melainkan bagaimana lanskap dan seascape mampu menjadi mesin kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” kata Prof. Gusti Hardiansyah.
Ia menilai selama bertahun-tahun konservasi kerap diposisikan berhadapan dengan pembangunan. Kawasan dijaga ketat, namun masyarakat sekitar tetap hidup dalam keterbatasan akses modal, pasar, dan infrastruktur ekonomi.
“Ketikakebutuhan hidup meningkat, hutan akhirnya dipandang bukan sebagai ruang kehidupan, melainkan cadangan ekonomi terakhir yang bisa ditebang, dibakar, atau ditambang,” ujarnya.
Karena itu, konsep Nature-Based Solutions tanpa insentif ekonomi dinilai tidak akan berjalan efektif. Menurutnya, masyarakat harus melihat bahwa menjaga mangrove, koridor satwa, maupun kawasan gambut lebih menguntungkan dibanding merusaknya.
Dokumen terkait Mata Pandawa dan presentasi BPDLH/IEF disebut menunjukkan arah baru konservasi yang mulai masuk ke pendekatan pembiayaan berkelanjutan melalui skema grant, blended finance, revolving fund, credit guarantee, hingga derisking facility.
“Artinya, konservasi mulai masuk ke logika investasi dan tata kelola ekonomi modern,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi antara landscape dan seascape. Menurutnya, kerusakan hutan di wilayah hulu akan berdampak hingga kawasan pesisir dan laut.
“Deforestasi meningkatkan sedimentasi, merusak lamun dan terumbu, lalu mengganggu habitat dugong dan pesut. Karena itu pendekatan ekologis tidak bisa lagi parsial. Ia harus menjadi rantai utuh dari gunung hingga pesisir,” jelasnya.
Meski demikian, Prof. Gusti Hardiansyah menegaskan bahwa carbon offset tidak boleh membuat konservasi kehilangan ruh kerakyatannya. Nilai utama tetap harus berada pada penguatan ekonomi masyarakat melalui konsep multiusaha kehutanan.
Menurutnya, hutan tidak hanya menghasilkan kayu, tetapi juga jasa lingkungan, madu, ekowisata, hasil hutan bukan kayu, agroforestry, perdagangan karbon, hingga industri hilir berbasis biodiversitas lokal.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton konservasi, tetapi harus menjadi aktor utama ekonomi hijau,” tegasnya.
Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan kondisi sosial Indonesia dibanding konsep fortress conservation yang memisahkan manusia dari alam. Dalam konteks Kalimantan, masyarakat adat dan desa justru disebut menjadi bagian dari sistem ekologis itu sendiri.
Karena itu, konsep seperti PES Desa, perhutanan sosial, dan blue biodiversity finance dinilai penting karena menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari konservasi.
Prof. Gusti Hardiansyah menyebut Cagar Biosfer Mata Pandawa saat ini tengah menguji gagasan besar mengenai kemungkinan konservasi menjadi platform ekonomi daerah sekaligus instrumen mitigasi perubahan iklim.
“Jika berhasil, maka Kalimantan Barat dapat menjadi contoh bahwa konservasi tidak identik dengan kemiskinan. Sebaliknya, ia dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi hijau berbasis biodiversitas,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, jika konservasi hanya berhenti pada seminar, jargon ESG, dan proposal donor tanpa transformasi ekonomi rakyat, maka masyarakat akan kembali pada logika bertahan hidup jangka pendek.
“Karena pada akhirnya rakyat tidak hidup dari slogan. Mereka hidup dari dapur yang menyala, pasar yang bergerak, dan kepastian ekonomi keluarga,” pungkasnya. (Nop)
