Majalahmataborneonews.com, Landak– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Upaya ini ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., Forkopimda, serta para kepala daerah se-Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Menko Polkam menegaskan bahwa karakteristik lahan gambut di Kalimantan Barat menjadi tantangan serius dalam penanganan karhutla. Api yang merambat di bawah permukaan tanah membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit dan membutuhkan penanganan khusus.
Selain itu, faktor iklim juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal dengan potensi kondisi yang lebih kering, sehingga meningkatkan risiko kebakaran, terutama pada semester kedua tahun ini.
“Ancaman kebakaran di Kalimantan Barat sudah nyata sejak awal tahun dan membutuhkan kewaspadaan yang berkelanjutan,” tegas Djamari.
Data menunjukkan, hingga 31 Maret 2026, luas lahan terbakar telah mencapai sekitar 10.600 hektare. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah seperti Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara, yang mengindikasikan bahwa ancaman karhutla bersifat menyeluruh di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menekankan pentingnya langkah antisipatif sebelum kebakaran terjadi, termasuk melalui sistem peringatan dini dan operasi modifikasi cuaca.
“Sebelum kebakaran terjadi, BMKG telah memberikan peringatan, dan BNPB siap melakukan intervensi melalui teknologi modifikasi cuaca,” ujarnya.
Senada, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa tren kebakaran dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan berkat koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
“Ini menunjukkan bahwa kerja kolaboratif yang terkoordinasi mampu menekan angka kebakaran. Kita harus terus mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan status siaga darurat guna mempercepat dukungan pemerintah pusat, baik dalam bentuk anggaran maupun intervensi teknis.
“Dukungan APBN untuk penanggulangan karhutla tidak terbatas. Yang penting, status siaga segera ditetapkan agar langkah-langkah penanganan bisa dipercepat,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengendalikan dan mencegah karhutla melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Ia menginstruksikan peningkatan patroli di tingkat tapak melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang bersinergi dengan TNI, Polri, dan relawan. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diperketat, khususnya terkait kewajiban penyediaan sarana pemadam kebakaran di wilayah konsesi.
“Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antara Pemprov, Kodam XII/Tanjungpura, Polda Kalbar, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya titik api,” tegas Norsan.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan deteksi dini dan respons cepat, terutama di wilayah rawan seperti Kubu Raya, Ketapang, dan Sambas.
“Begitu ada laporan titik api dari satelit atau patroli udara, tim harus segera bergerak tanpa menunggu api membesar. Saat ini kami juga sedang mempercepat penetapan status siaga darurat agar dukungan pusat seperti teknologi modifikasi cuaca dan helikopter water bombing dapat segera dioperasikan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Gubernur Ria Norsan mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pencegahan karhutla.
“Pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan pemadaman. Mari kita jaga lingkungan bersama demi Kalimantan Barat yang bebas dari kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya. (irf/nzr)
