Majalahmataborneonews.com, Lombok – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antarprovinsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya di sela-sela Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahjp Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Aruna Senggigi Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Ria Norsan mengatakan, kehadiran pemerintah provinsi dalam forum APPSI merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, koordinasi yang intensif antargubernur menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan lintas wilayah, mulai dari sektor ekonomi hingga pelayanan publik.
“APPSI menjadi wadah yang sangat strategis bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pembangunan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi daerah dalam mengelola potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi melalui APPSI diharapkan mampu memperkuat posisi tawar daerah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat di tingkat nasional.
“Tentu kita juga melakukan koordinasi, diskusi, serta pertukaran informasi dengan rekan-rekan dari provinsi lain untuk membahas tata kelola pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, maupun berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama,” kata Gubernur Ria Norsan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai forum seperti APPSI penting sebagai ruang berbagi pengalaman dan inspirasi bagi para kepala daerah dalam menghadapi dinamika pemerintahan.
“Suasana kebatinannya memang tidak mudah, gempurannya datang dari seluruh penjuru angin,” ujar Bima dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, kepala daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyesuaian transfer ke daerah, pemenuhan komitmen janji kampanye, hingga meningkatnya tuntutan dan sorotan publik terhadap setiap kebijakan yang diambil.
Karena itu, Bima mendorong agar kepala daerah lebih sering membangun ruang interaksi dan bertukar pengalaman.
“Harus sering sharing session. Kebersamaan dan ruang interaksi antarkepala daerah penting. Pertemuan seperti APPSI ini dapat mendorong para kepala daerah saling memberikan inspirasi dan menjadi ruang kontemplasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarprovinsi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan dinamika pemerintahan. Menurutnya, APPSI merupakan wadah bagi para gubernur untuk berbagi praktik terbaik (best practices), bertukar gagasan, serta merumuskan solusi atas berbagai persoalan daerah.
“APPSI bukan sekadar forum diskusi, tetapi rumah besar bagi seluruh gubernur untuk saling menguatkan. Melalui koordinasi yang intensif, kita ingin memperkuat posisi tawar daerah sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Rapat kerja APPSI tahun ini membahas dua agenda utama, yakni reformulasi kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis segmentasi dan rantai pasok (supply chain) guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan potensi pajak air permukaan sebagai upaya meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Saya mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik dan transparan,” tegas Rudy.
Rapat kerja yang dihadiri para gubernur, wakil gubernur, serta sekretaris daerah dari seluruh Indonesia itu diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kesamaan visi dan komitmen bersama, APPSI optimistis pemerintah provinsi dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia.
