DPRD Landak Sepakati Lanjutan Pembahasan Perubahan APBD 2025, Wabup Erani: Meski Anggaran Dipangkas Pembangunan Tetap Berjalan
Majalahmataborneonews.com, Landak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menyatakan sikap bulat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan III yang digelar Senin (28/7/2025) di aula kantor DPRD.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Minadinata, didampingi Wakil Ketua Ezra Geovani, serta dihadiri Wakil Bupati Landak Erani, jajaran anggota dewan, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Seluruh fraksi memberikan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) ini, meski disertai dengan sejumlah catatan dan masukan. Di antaranya, Fraksi NasDem menyoroti urgensi pembangunan yang merata di seluruh wilayah, dengan menekankan perlunya strategi pengembangan wilayah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Fraksi NasDem juga mengingatkan pentingnya pemberdayaan daerah-daerah tertinggal, terutama kawasan pedalaman yang kaya sumber daya alam namun terkendala kualitas sumber daya manusia (SDM) dan akses transportasi. Untuk itu, mereka mendorong pemerintah daerah agar membuka lebih banyak ruang bagi generasi muda, termasuk melalui pelatihan vokasi yang mampu mencetak wirausahawan muda.
Menanggapi arah pembahasan perubahan APBD, Wakil Ketua DPRD Minadinata menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran kali ini merupakan respons terhadap kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, menyusul pengurangan dana transfer ke daerah yang mencapai sekitar Rp67 miliar.
“Kita akan mengutamakan program-program yang sifatnya mendesak, sesuai dengan arahan efisiensi anggaran dari pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Erani menyatakan bahwa meski terjadi pengurangan anggaran, pelaksanaan program-program yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan kegiatan pembangunan lainnya.
“Meski ada pengurangan dana transfer, bukan berarti seluruh kegiatan terhenti. Kita tetap lanjutkan program-program yang bisa dijalankan,” tegasnya. (MB)
