Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., secara resmi membuka Sidang ke-39 Kelompok Kerja Bersama/Joint Working Group (KK/JKK) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2026 di Hotel Novotel Pontianak, Rabu (29/7/2026).
Sidang SOSEK MALINDO merupakan forum kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, khususnya Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak, untuk membahas berbagai isu strategis di kawasan perbatasan. Kerja sama ini mencakup bidang sosial, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur perbatasan hingga persoalan kemasyarakatan seperti perkawinan campuran dan pelayanan lintas batas.
Pembukaan sidang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., selaku Ketua KK SOSEK MALINDO Provinsi Kalimantan Barat, Pengerusi JKK SOSEK MALINDO Negeri Sarawak yang diwakili Ketua Klaster II, Datu Ir. Ts. Awang Mohammad Fadillah Bin Awang Redzuan, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Konsul Malaysia di Pontianak, serta seluruh delegasi dari kedua negara.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Kalbar menyampaikan bahwa forum SOSEK MALINDO tidak hanya membahas satu sektor tertentu, melainkan seluruh aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Yang dibahas dalam SOSEK MALINDO ini adalah berbagai bentuk kerja sama sosial, ekonomi, budaya, hingga persoalan masyarakat di kawasan perbatasan. Intinya bagaimana hubungan antara Kalbar dan Sarawak semakin erat dan memberi manfaat bagi masyarakat kedua wilayah,” lugasnya.
Masyarakat Kalimantan Barat dan Sarawak memiliki banyak kesamaan, baik dari sisi budaya, sejarah maupun hubungan kekeluargaan, sehingga kerja sama yang sudah terjalin selama ini harus terus diperkuat.
“Kita hanya dipisahkan oleh patok batas negara, tanahnya satu, budayanya juga relatif sama. Karena itu momentum seperti ini harus terus dimanfaatkan agar hubungan kedua daerah semakin dekat dan semakin kuat,” tuturnya.
Krisantus menilai hubungan masyarakat kedua wilayah semakin intensif seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk dengan telah dibukanya kembali penerbangan langsung antara Pontianak dan Kuching.
“Sekarang kita melihat sendiri, setiap akhir pekan hotel-hotel di Kota Pontianak banyak dipenuhi warga Malaysia. Ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat kita sudah semakin erat. Tinggal bagaimana pemerintah memperkuat kerja sama agar manfaat ekonominya juga semakin besar,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pengembangan kawasan perbatasan akan semakin terbuka dengan hadirnya sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sedang dan akan dioperasikan.
“Kita berharap dengan diresmikannya PLBN Temajuk nanti, kawasan itu bisa berkembang lebih cepat. Kita bisa membangun wilayah perbatasan bersama-sama. Jagoi Babang dari sisi Indonesia juga sudah selesai, tinggal penyelesaian dari pihak Malaysia,” katanya.
Terkait peluang perdagangan lintas batas, implementasinya tetap harus mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau menyangkut ekspor dan impor tentu akan kita kaji bersama. Pemerintah daerah harus mengikuti regulasi dari pemerintah pusat sebelum kerja sama itu dijalankan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat perbatasan, termasuk perkawinan campuran antara warga Indonesia dan Malaysia.
“Masalah perkawinan campuran memang ada dan perlu terus dicarikan solusi bersama, karena ini menyangkut administrasi kewarganegaraan, tentu melibatkan pemerintah pusat, kementerian terkait dan juga imigrasi,” tutupnya.
Sementara itu, Sekda Kalbar menyampaikan bahwa Sidang ke-39 KK/JKK SOSEK MALINDO menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kerja sama yang telah terjalin selama puluhan tahun antara Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak.
Ia menjelaskan, Delegasi Negeri Sarawak pada sidang kali ini berjumlah 106 orang, sedangkan Delegasi Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 151 orang yang terdiri atas tim teknis, tenaga ahli perangkat daerah provinsi dan kabupaten, instansi vertikal, lembaga terkait, tim peninjau dari berbagai kementerian Republik Indonesia, hingga perwakilan KADIN Indonesia.
“Kehadiran seluruh delegasi menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari kedua belah pihak untuk terus mempererat persahabatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai isu strategis yang menjadi perhatian kedua wilayah,” ucapnya.
Harisson berharap seluruh pembahasan berjalan terbuka dan konstruktif sehingga menghasilkan langkah-langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan.
“Harapan kami, seluruh pembahasan berlangsung dengan semangat saling menghormati, terbuka, dan menghasilkan keputusan yang dapat memperkuat hubungan kedua wilayah, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan,” harapnya.
Selain agenda persidangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada delegasi Negeri Sarawak.
“Kami mengajak seluruh delegasi menikmati potensi Kota Pontianak melalui susur Sungai Kapuas, mengunjungi Tugu Khatulistiwa dan Rumah Caping Pontianak yang menampilkan produk ekonomi kreatif serta kerajinan khas Kalbar. Kami juga menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya sebagai bentuk persahabatan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia,” tutupnya.
Di tempat yang sama, Ketua Klaster II JKK SOSEK MALINDO Negeri Sarawak, mengungkapkan bahwa Sarawak tengah mempersiapkan pembukaan Sarawak Trade and Tourism Office di Pontianak yang ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2027.
“Kami sedang dalam proses menyiapkan kantor dan sumber daya manusia. Kehadiran Sarawak Trade and Tourism Office bertujuan meningkatkan hubungan perdagangan, investasi dan pariwisata antara Sarawak dan Pontianak sehingga kerja sama yang sudah terjalin dapat semakin berkembang,” ujarnya.
Awang juga memastikan bahwa salah satu isu penting mengenai penanganan warga yang sakit maupun meninggal dunia di kawasan perbatasan telah memperoleh penyelesaian bersama.
“Persoalan penghantaran pasien dan warga yang meninggal dunia telah kita selesaikan bersama. Kami berharap mekanisme ini dapat terus berjalan dengan baik. Apabila nanti muncul persoalan baru, kita akan kembali duduk bersama dengan Pemerintah Kalimantan Barat agar masalah tersebut tidak terulang lagi,” katanya.
Melalui Sidang ke-39 KK/JKK SOSEK MALINDO Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak berharap hubungan bilateral yang selama ini telah terjalin baik dapat semakin diperkuat melalui berbagai kesepakatan konkret, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar pelayanan masyarakat lintas batas, meningkatkan sektor perdagangan dan pariwisata, serta mempererat hubungan persaudaraan masyarakat Indonesia dan Malaysia, khususnya di kawasan perbatasan.
