Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah se-Indonesia, secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (13/8/2026).
Rapat yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program MBG agar berjalan efektif, tepat sasaran, aman, dan berkualitas. Dalam mengikuti rapat tersebut, Gubernur Kalbar didampingi Koordinator BGN Wilayah Kalbar, Kepala Bapperida Prov Kalbar, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat serta jajaran instansi terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program MBG, termasuk dengan mempermudah perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Dinas Kesehatan berperan dalam pengawasan pemenuhan SLHS dan aspek kesehatan, sementara Dinas Pendidikan mendukung pengawasan pelaksanaan program serta pendataan anak penerima manfaat.
Menurut Mendagri, dukungan terhadap MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah, seperti penurunan stunting dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Mendagri juga menilai pelaksanaan MBG yang optimal dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Program tersebut berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi pangan, sekaligus menggerakkan rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan.
Selain itu, intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan di daerah dinilai dapat membantu pengendalian inflasi. Karena itu, Mendagri mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pentingnya kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua siswa untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik. Penguatan edukasi gizi juga dinilai penting agar masyarakat memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan program secara tepat.
BGN, lanjut Sudaryono, terus melakukan perbaikan tata kelola MBG untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Pada kesempatan tersebut, BGN juga meluncurkan Radar MBG, layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu MBG harian serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG.
Penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah. Kerja sama ini diharapkan mendukung ketepatan sasaran penerima manfaat MBG melalui pemanfaatan data kependudukan.
Pelibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program MBG di daerah. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemerintah daerah untuk memastikan Program MBG terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perekonomian daerah.
