Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago secara hybrid dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (15/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut diikuti para Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati, serta kepala BPBD dari sejumlah provinsi yang terdampak Karhutla. Rakor digelar sebagai langkah penguatan koordinasi dan antisipasi menghadapi Karhutla, khususnya di tengah ancaman El Nino yang diprediksi dapat menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Norsan menyampaikan perkembangan terkini penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Ia melaporkan bahwa titik api masih ditemukan dan dominan berada di kawasan lahan gambut, khususnya di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya.
“Titik api dominan masih di lahan gambut Ketapang dan Kubu Raya. Operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus kami lakukan bersama TNI-Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA),” ujar Gubernur Norsan.
Menurutnya, penanganan Karhutla terus dilakukan secara terpadu dengan mengoptimalkan berbagai upaya, mulai dari pemantauan dan patroli, pemadaman di lapangan, hingga dukungan operasi udara dan modifikasi cuaca. Sinergi lintas sektor menjadi bagian penting untuk mencegah titik api berkembang dan meluas menjadi kebakaran yang lebih besar.
Gubernur Norsan juga menyampaikan bahwa dampak musim kemarau dan Karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, tetapi turut memengaruhi kondisi lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satu dampak yang terjadi adalah intrusi air laut yang menyebabkan kualitas air PDAM di sejumlah wilayah terdampak, termasuk kondisi air yang terasa asin. Selain itu, kualitas udara di Kota Pontianak juga sempat berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap.
Menghadapi dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengambil langkah penanganan untuk melindungi masyarakat. Di antaranya melalui penyaluran bantuan air bersih serta pembagian masker sebagai bentuk respons terhadap kondisi kualitas udara.
“Pemprov sudah menggeser Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Kami juga dibantu Peserta Didik Sespimti Dikreg 36 sebagai Satgas Edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar,” tambahnya.
Gubernur menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak hanya membutuhkan kesiapan pemerintah dan aparat di lapangan, tetapi juga dukungan serta kesadaran masyarakat. Pencegahan menjadi langkah penting, terutama dengan tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar.
Sejalan dengan itu, dalam rakor tersebut Menko Polkam menyampaikan empat instruksi utama untuk memperkuat penanganan Karhutla di daerah.
Pertama, memperkuat deteksi dini dan patroli terpadu, khususnya di wilayah gambut dan area konsesi. Kedua, mempercepat proses pemadaman dan memastikan api tidak dibiarkan meluas. Ketiga, melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi. Keempat, meningkatkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan Karhutla.
Keempat instruksi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah bersama menghadapi kondisi kemarau panjang dan potensi peningkatan risiko Karhutla.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur terkait dalam penanganan dan pencegahan Karhutla.
Melalui kolaborasi yang kuat, respons cepat, dan peningkatan kesadaran masyarakat, upaya penanganan diharapkan mampu meminimalkan dampak Karhutla sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan di Kalimantan Barat.
Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman El Nino serta mencegah meluasnya Karhutla di tahun 2026.
