Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar di berbagai sektor usaha. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencanangkan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor BPS Provinsi Kalbar, Senin (15/6/2026).
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. H. Harisson, M.Kes., menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar sangat mengharapkan hasil Sensus Ekonomi 2026 memiliki kualitas data yang baik karena akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
“Hari ini kita melakukan pencanangan penjaminan mutu pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota sangat mengharapkan agar hasil sensus ini benar-benar memiliki mutu data yang terjamin,” ucapnya.
Harisson menambahkan bahwa selama ini data yang dihasilkan BPS selalu menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan UMKM dan sektor ekonomi lainnya.
“Data BPS ini selalu kita gunakan dalam mengambil kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Kita ingin mengetahui bagaimana mengembangkan UMKM, bagaimana mendorong pelaku usaha dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, tentu akan memudahkan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan,” tambahnya.
Ia mengatakan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Tentu saja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan dukungan penuh kepada BPS, baik melalui sosialisasi maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar kepada petugas yang datang ke rumah-rumah maupun ke tempat usaha,” katanya.
Ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Semakin baik data yang diberikan, maka semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang akan disusun pemerintah ke depan,” tutupnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, S.Si., M.P., menyampaikan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 ditentukan oleh dua aspek utama, yakni cakupan pendataan dan kualitas data yang dihasilkan.
“Karena itu kami mengajak seluruh petugas untuk memberikan komitmen terbaik agar sensus ini dapat berjalan sukses serta menghasilkan data yang berkualitas,” ujarnya.
Edy juga menekankan pentingnya peran petugas penjamin kualitas data, pengawas lapangan, dan petugas pendataan sebagai garda terdepan dalam menjaga mutu hasil sensus.
“Kalau kita ingin Provinsi Kalbar maju ekonominya, kabupaten dan kota di Kalbar maju ekonominya, maka dari itu, mari kita bantu dengan memberikan data yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan kejujuran dalam bekerja, kita akan menghasilkan data yang benar-benar bermanfaat bagi pembangunan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muh Saichudin, menjelaskan bahwa penjaminan kualitas data dilakukan secara berjenjang. Petugas Pendataan Lapangan (PPL) akan didampingi dan diawasi oleh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), sementara seluruh proses pengumpulan data juga diawasi langsung oleh pegawai BPS.
“Jadi PPL akan diawasi oleh PML, kemudian untuk memastikan keduanya menjalankan tugas dengan baik, pegawai BPS turun langsung melakukan penjaminan kualitas data,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sebanyak 75 persen pegawai BPS di Kalimantan Barat diterjunkan ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan sensus pada tahap awal.
“Mulai hari ini hingga Agustus 2026, para pegawai BPS akan turun langsung ke lapangan. Pesan pimpinan kami jelas, Sensus Ekonomi 2026 harus sukses dan harus berkualitas,” ungkapnya.
Terkait tantangan di wilayah perbatasan maupun daerah pedalaman, Saichudin memastikan BPS telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk penggunaan aplikasi pendataan berbasis gawai yang dapat dioperasikan secara luring (offline).
“Kalau kendala utama biasanya sinyal, tetapi sudah kami mitigasi. Pendataan dilakukan menggunakan telepon genggam dan bisa berjalan secara offline, data akan dikirim ke server BPS ketika sudah tersedia jaringan internet, sehingga pendataan tetap dapat dilakukan sampai ke wilayah yang sulit dijangkau,” terangnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah hingga tingkat desa yang selama ini telah membantu pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat.
“Dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintah desa sangat baik. Kolaborasi ini menjadi modal penting agar Sensus Ekonomi 2026 berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk kemajuan Kalbar,” tutupnya.
