Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 yang diselenggarakan di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026). Dalam momentum strategis tersebut, Gubernur menekankan pentingnya penguatan struktur ekonomi dan peningkatan daya saing wilayah sebagai pilar utama transformasi daerah.
Pertemuan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Kalbar, Staf Ahli Mendagri, Pejabat dari Bappenas, serta kepala daerah se-Kalimantan Barat ini menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan rencana pembangunan tahun 2027 tersusun secara terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil.
Dalam arahannya, Gubernur Kalbar H. Ria Norsan menyebutkan untuk Tahun 2027 ditetapkan sebagai fase krusial dalam RPJMD 2025–2029 dengan tema sentral “Memperkuat Fondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Daya Saing Kalbar yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan angka, tetapi harus menyentuh kualitas SDM dan pemerataan layanan dasar.
“Tema ini menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan harus diarahkan tidak hanya untuk menjaga pertumbuhan, tetapi juga menegaskan fokus pada penguatan struktur ekonomi, peningkatan kualitas SDM, pemerataan layanan dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola pembangunan yang responsif,” ujar Gubernur Ria Norsan dalam sambutannya.
Optimisme ini didorong oleh capaian makro ekonomi tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional yang sebesar 5,11 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan Kalbar tercatat di angka 6,16 persen, jauh lebih rendah dibanding angka nasional sebesar 8,47 persen.
Meskipun capaian makro memuaskan, Gubernur Ria Norsan secara jujur memaparkan tantangan pembiayaan. Kebutuhan pembangunan tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp 116,17 triliun, sementara kapasitas fiskal daerah berada di angka Rp5,59 triliun. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan dukungan Pemerintah Pusat menjadi harga mati.
“Dari sisi pembiayaan, kebutuhan pembangunan 2027 diperkirakan Rp116,17 triliun, sementara kapasitas fiskal daerah terbatas, dengan pendapatan sekitar Rp5,59 triliun.
Artinya, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD, tetapi perlu dukungan kuat dari swasta, masyarakat, dan investasi. Karena itu, strategi utama adalah memperluas investasi dan mengoptimalkan pendapatan daerah”, terangnya.
Untuk diketahui, dalam kerangka dokumen RKPD Tahun 2027 telah disusun dalam struktur program yang jelas dan terukur, yaitu terdiri atas 325 program, 1.086 kegiatan, dan 3.254 sub-kegiatan yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Di samping muatan program tersebut, RKPD Tahun 2027 juga mengakomodasi berbagai sumber aspirasi dan kebutuhan pembangunan, yaitu 4.210 usulan pokok-pokok pikiran DPRD, 698 usulan Musrenbang kabupaten/kota, serta 22 usulan dukungan pemerintah pusat untuk proyek-proyek strategis berskala makro.
Berdasarkan target tersebut, arah kebijakan pembangunan Kalimantan Barat pada tahun 2027 difokuskan pada Modernisasi sektor primer, Perlindungan daya beli masyarakat, Penciptaan lapangan kerja, Pengurangan ketimpangan dan penguatan konektivitas.
“Jadi prioritasnya meliputi pembangunan manusia, penguatan ekonomi daerah, infrastruktur dan layanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan bencana, transformasi digital, serta pengembangan seni dan budaya”, tambahnya.
Tak hanya kolaborasi antar daerah, proyek-proyek strategis yang memerlukan dukungan pemerintah pusat antara lain mencakup pembangunan :
Jembatan Kapuas 3 dan Pontianak Outer Ring Road,
Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing,
Jalan paralel perbatasan Nanga Era–batas Kalimantan Timur,
Jalan poros tengah Kalimantan,
Pengembangan PLBN Temajuk dan PLBN Sei Kelik,
Peningkatan Bandara Kota Singkawang,
Pembangunan Bandara Kayong Utara,
Pembangunan jalan lingkar barat dan lingkar utara Kota Singkawang,
Pengembangan SPAM Regional Singkawang–Sambas, serta sejumlah peningkatan jalan dan jembatan strategis lainnya.
Menurutnya, dukungan pusat terhadap proyek-proyek tersebut sangat penting, karena tidak hanya akan memperkuat konektivitas dan pelayanan dasar, tetapi juga menjadi pengungkit utama bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan daya saing wilayah Kalimantan Barat. Norsan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah hingga akademisi dan dunia usaha, untuk menjaga konsistensi dan kedisiplinan perencanaan.
“Agenda transformasi Kalimantan Barat tidak mungkin berhasil apabila dijalankan secara sektoral dan sendiri-sendiri. Pembangunan tahun 2027 harus benar-benar memberi hasil yang dapat dirasakan masyarakat: pendidikan yang lebih merata, layanan kesehatan yang lebih baik, serta kesempatan kerja yang lebih luas,” tuturnya.
Norsan juga meberikan motivasi kepada Kab/Kota yang ada di Kalimantan Barat untuk terus melakukan inovasi dan akselerasi dalam pembangunan daerah dengan kondisi fiskal/keuangan saat ini.
“Jadi Kepala Daerah di Kalbar, harus terus berinovasi. Kita harus mampu bertahan dengan kondisi keuangan yang ada. Salah satu kebijakan krusial yang kita ambl adalah dengan melakukan optimalisasi opsen pajak, meningkatkan porsi pendapatan bagi hasil pajak bagi daerah (kab/kota) serta mempercepat poroses penyalurannya”, tegas Norsan.
Kemudian, salah satu poin lain dalam Musrenbang kali ini adalah peluncuran inovasi DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah). Inovasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia langsung dari akar rumput melalui Gerakan Membangun Desa.
Hingga tahun 2025, Kalimantan Barat telah berhasil mencatatkan 1.045 desa mandiri dan 529 desa maju. Gubernur menekankan bahwa fokus ke depan adalah menjaga agar tidak terjadi penurunan status pada desa-desa tersebut sembari mengakselerasi 472 desa yang masih berstatus berkembang.
“Pembangunan desa diharapkan tidak berhenti pada capaian angka, melainkan benar-benar menjadi pengungkit pemerataan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat hingga ke tingkat desa,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Ria Norsan berharap Musrenbang ini menghasilkan kesepakatan pembangunan yang konkret dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan masyarakat Kalimantan Barat demi mewujudkan wilayah yang lebih kompetitif dan sejahtera.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga tiga hal penting. Pertama, konsistensi arah pembangunan, agar seluruh kebijakan dan program tetap sejalan dengan tema, sasaran, dan prioritas tahun 2027. Kedua, kedisiplinan dalam kualitas perencanaan, agar program yang dirumuskan matang secara teknokratis dan siap dilaksanakan. Ketiga, kolaborasi yang nyata, karena agenda transformasi Kalimantan Barat tidak mungkin berhasil apabila dijalankan secara sektoral dan sendiri-sendiri”, harapnya.
Menurutnya, Pembangunan tahun 2027 harus benar-benar memberi hasil yang dapat dirasakan masyarakat pendidikan yang lebih merata, layanan kesehatan yang lebih baik, infrastruktur yang lebih berkualitas, desa yang semakin maju, kesempatan kerja yang lebih luas, kemiskinan yang terus menurun, daya saing ekonomi yang meningkat, serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel, Inilah esensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini saya berharap seluruh peserta Musrenbang dapat memberikan kontribusi pemikiran terbaik, menjaga kualitas diskusi, dan menghasilkan kesepakatan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Dengan semangat kebersamaan, sinergi, dan tanggung jawab bersama, kita optimistis bahwa Kalimantan Barat mampu melangkah lebih maju, lebih kompetitif, dan lebih sejahtera”, pungkasnya. (rfa/nzr)
