Majalahmataborneonews.com, Pontianak — Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 961/BPBD/2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., secara resmi melepas penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan logistik darurat bencana di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (18/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah dari wilayah penerima bantuan serta perwakilan instansi terkait.
Sehubungan dengan perpanjangan status tanggap darurat dalam rangka penanganan bencana asap akibat karhutla di Kalimantan Barat, salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Kalbar adalah menyalurkan bantuan buffer stock kepada masyarakat terdampak.
Pada tahap ini, bantuan difokuskan kepada empat kabupaten yang belum memperoleh bantuan penanganan karhutla dari pemerintah pusat, yakni Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.
Menurut Gubernur, penentuan wilayah penerima dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat dampak karhutla di masing-masing daerah.
“Ceritanya, yang empat kabupaten dan kota ini belum mendapatkan bantuan dari pusat, sedangkan yang sepuluh kabupaten/kota sudah mendapat semuanya. Kalau dikategorikan, dari empat daerah ini ada yang sangat parah, yaitu Kabupaten Mempawah, kemudian Kabupaten Sanggau masuk kategori parah, Landak masuk parah, dan Sekadau,” jelas Ria Norsan.
Gubernur menegaskan, Pemprov Kalbar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan daerah dalam penanganan karhutla dapat terpenuhi secara proporsional.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan dukungan bantuan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta, khususnya terkait kebutuhan logistik dan penanganan karhutla di daerah.
“Jadi pada hari ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Kalbar mendistribusikan total bantuan logistik yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni paket permakanan dan paket sandang untuk meringankan beban masyarakat terdampak,” ujar Ria Norsan.
Selain bantuan logistik, Pemprov Kalbar juga mengoordinasikan dukungan sarana dan prasarana untuk memperkuat upaya pemadaman di lapangan.
“Selain bantuan logistik pangan dan sandang, kita juga sudah mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana penunjang pemadaman seperti mesin pompa air dan pipa selang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing kabupaten,” jelasnya.
Gubernur menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, jajaran pemadam kebakaran, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi darurat tersebut.
Gubernur juga mengingatkan seluruh pejabat struktural dan pimpinan OPD terkait untuk tetap siaga dan memastikan kesiapan personel serta sumber daya selama status tanggap darurat masih berlangsung.
Adapun bantuan logistik yang disalurkan kepada masing-masing kabupaten penerima tersebut terdiri atas 250 paket permakanan dan 250 paket sandang.
Untuk setiap kabupaten, paket permakanan terdiri atas : 1.250 kilogram beras, 250 kilogram gula, 250 liter minyak goreng, 1.000 kaleng sarden dan 2.500 bungkus mi instan. Sementara paket sandang terdiri atas 250 helai selimut, 250 helai handuk; dan 250 helai sarung.
Melalui penyaluran bantuan tersebut, Pemprov Kalbar memastikan dukungan terhadap masyarakat terdampak terus dilakukan seiring dengan upaya penanganan dan pengendalian karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
