Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., didampingi Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat dan Danlanud Supadio, mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring, Rabu (16/9/2026).
Ratas turut diikuti Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala BMKG, serta para gubernur dan Forkopimda dari sejumlah provinsi. Pertemuan membahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam laporan Kepala BNPB, total luasan karhutla yang masih terbakar secara nasional mencapai sekitar 393,8 hektare yang tersebar di enam provinsi. Penanganan terus dilakukan melalui operasi terpadu di darat maupun udara.
Tantangan utama berada pada kawasan lahan gambut. Karakteristik gambut memungkinkan api bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul meskipun api di permukaan telah berhasil dipadamkan. Karena itu, potensi munculnya asap maupun titik api baru tetap perlu diantisipasi melalui pemantauan, pendinginan, patroli, dan penanganan berkelanjutan.
Gubernur Ria Norsan mengatakan capaian penanganan yang telah dilakukan merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur di lapangan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat kewaspadaan menurun.
“Karhutla belum selesai. Memang sebagian besar sudah berhasil kita tangani, tetapi masih ada yang membutuhkan penanganan. Apalagi karakteristik lahan gambut membuat api berpotensi muncul kembali. Karena itu, operasi darat, operasi udara, patroli dan pencegahan harus terus kita perkuat sampai kondisi benar-benar aman,” ujar Ria Norsan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh unsur terkait akan terus memperkuat operasi darat untuk menangani titik api secara langsung, sekaligus melanjutkan water bombing sebagai dukungan operasi udara. Patroli dan pemantauan juga ditingkatkan untuk mendeteksi sedini mungkin potensi munculnya titik api baru.
Upaya penanganan juga diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, kondisi atmosfer yang masih relatif kering dan pertumbuhan awan hujan yang terbatas menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.
“OMC tetap kita dukung dan operasi udara juga terus berjalan sesuai kondisi di lapangan. Tetapi kondisi cuaca masih menjadi tantangan. Karena itu, sembari menunggu hujan alami membaik, penanganan di darat dan upaya pencegahan harus tetap berjalan,” kata Gubernur.
Berdasarkan evaluasi, penanganan secara masif dan berkelanjutan masih diperlukan setidaknya hingga awal November 2026. Fokusnya tidak hanya memadamkan api yang terlihat, tetapi juga memastikan api tidak kembali muncul, terutama di kawasan gambut.
Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam terjadinya karhutla. Penelusuran diminta dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap korporasi maupun perorangan, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penanganan karhutla juga perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan dan edukasi masyarakat. Pemerintah bersama TNI dan Polri diharapkan hadir memberikan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan, termasuk melalui dukungan peralatan dan penyuluhan, sehingga aktivitas pembukaan lahan tidak menimbulkan kebakaran.
Selain itu, pemerintah didorong melakukan kajian lebih mendalam bersama para ahli gambut, baik nasional maupun internasional, guna memperoleh pendekatan yang tepat dalam menangani karakteristik lahan gambut serta mencegah terjadinya karhutla berulang.
Gubernur Ria Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
“Yang kita lakukan bukan hanya memadamkan api, tetapi bagaimana api tidak muncul kembali. Karena itu, pencegahan, patroli, penegakan hukum dan edukasi masyarakat harus berjalan bersama. Perlindungan masyarakat, kualitas udara, keselamatan penerbangan dan lingkungan menjadi prioritas kita,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan konsistensi seluruh pihak. Setiap unsur memiliki peran penting untuk memastikan kondisi di Kalimantan Barat semakin terkendali dan masyarakat tetap terlindungi.
“Kita tidak boleh lengah. Seluruh kekuatan harus terus bergerak sampai karhutla benar-benar terkendali,” pungkasnya.
Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Kepala BPBD, serta Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.
