Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat digitalisasi layanan publik melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri High-Level Meeting (HLM) yang dirangkaikan dengan soft launching penggunaan Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar pada layanan pembayaran pajak daerah lainnya serta QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026).
Peluncuran Open API dan QRIS Dinamis MPM ditandai dengan penekanan tombol layar secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat yang didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Ketua DPRD Prov Kalbar, Dirut PT BPD Kalbar, Perwakilan Polda Kalbar, sebagai tanda dimulainya implementasi layanan pembayaran pajak daerah berbasis digital.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Barat, serta seluruh anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atas sinergi yang telah dibangun dalam mendorong transformasi digital di daerah.
“Berkat kerja sama dan ikhtiar bersama, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat kini berada pada kategori Digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Capaian ini patut kita syukuri sebagai hasil kolaborasi yang membanggakan, namun harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Norsan.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus dibuktikan dengan implementasi yang nyata di lapangan. Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalbar melakukan pengecekan secara langsung untuk memastikan penggunaan QRIS benar-benar telah diterapkan secara luas.
“Tolong dicek ke lapangan. Apakah semuanya sudah bisa menggunakan QRIS? Karena masih ada beberapa tempat yang belum bisa menggunakan QRIS. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ria Norsan mencontohkan penerapan pembayaran digital di sejumlah restoran di DKI Jakarta yang telah menggunakan sistem barcode secara menyeluruh, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat. Menurutnya, sistem serupa perlu terus dikembangkan di Kalimantan Barat agar pelayanan publik semakin efisien sekaligus meminimalkan praktik administrasi manual.
“Melalui inovasi Open API dan QRIS Dinamis MPM ini, masyarakat akan memperoleh kemudahan yang lebih besar dalam bertransaksi. Pemerintah juga dapat menerima data penerimaan pajak secara lebih cepat dan akurat sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin transparan, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Di akhir arahannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tidak cepat berpuas diri atas capaian yang telah diraih.
“Saya meyakini transformasi digital ini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat secara signifikan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN, BUMD, perbankan, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
