Majalahmataborneonews.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat. Peluncuran forum tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis malam (9/7/2026), dan dihadiri jajaran direksi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa kolaborasi melalui TSBLP/CSR merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah.
“Kita ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. TSBLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Dalam pemaparannya, Gubernur menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026. Kondisi infrastruktur juga mengalami peningkatan dengan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 65,06 persen, naik dari sekitar 60 persen pada awal masa kepemimpinannya. Sementara itu, cakupan layanan air minum telah mencapai 84,30 persen dan angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,16 persen.
Meski demikian, Gubernur mengakui kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Rasio kemandirian keuangan daerah tercatat sebesar 0,51 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,97 sehingga diperlukan dukungan nyata dari sektor swasta melalui program-program CSR yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah. Program tersebut mencakup berbagai sektor strategis, antara lain pertambangan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Menurut Ria Norsan, pelaksanaan CSR tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial seremonial, tetapi harus diarahkan pada pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mengarahkan agar perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk mendukung pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pemerintahan desa,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak seluruh perusahaan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah dengan mendorong para karyawan membuka rekening di Bank Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan bank milik daerah.
Selain itu, ia memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan yang telah melaksanakan program pendidikan jarak jauh bagi para pekerja di Kabupaten Ketapang sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, praktik baik tersebut layak menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur turut mengingatkan pentingnya kepatuhan administrasi perusahaan, termasuk penggunaan kendaraan berpelat Kalimantan Barat serta pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pelaksanaan TSBLP harus berlandaskan semangat Pancasila dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemanfaatan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Kami masih menemukan kawasan kumuh yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan harus ikut membangun lingkungan sekitar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran investasi,” tegas Krisantus.
Wakil Gubernur juga memberikan perhatian khusus kepada sejumlah perusahaan di wilayah Ketapang, Sambas, dan Kapuas Hulu yang dinilai belum optimal menjalankan program CSR, terutama dalam pembenahan lingkungan sekitar.
“Pemerintah tidak akan ragu melakukan evaluasi apabila komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Selain mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Krisantus juga mengajak dunia usaha memperkuat ekonomi kerakyatan, mendukung pertumbuhan UMKM, serta memperluas investasi yang berpihak kepada masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan IPM Kalimantan Barat.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menginisiasi sinkronisasi program TSBLP/CSR dengan agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta merupakan instrumen penting untuk memperluas cakupan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mendorong seluruh perusahaan agar menyusun program CSR yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah sehingga setiap kontribusi dunia usaha dapat memberikan dampak yang lebih terukur, tepat sasaran, dan mendukung percepatan pembangunan Kalimantan Barat.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR ini menjadi tonggak baru dalam memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha guna mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Bidang Perencanaan Tim Fasilitasi TSBLP, jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama PT Bank Kalbar, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, para pimpinan perusahaan, serta para mitra kerja terkait.
