Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. H.Harisson, M.Kes., memberikan arahan pada kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Provinsi Kalbar, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap penerapan SAKIP dan pembangunan Zona Integritas, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekda Kalbar menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan asistensi tersebut dan menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas kinerja perangkat daerah.
“Selamat datang dan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah hadir memberikan asistensi SAKIP dan Zona Integritas di Provinsi Kalbar. Saya berharap kegiatan ini membuat kita semakin paham, sehingga capaian yang sudah baik tidak hanya bertahan, tetapi terus meningkat,” ujar Harisson.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2026, yang harus didukung oleh pemahaman menyeluruh seluruh perangkat daerah terhadap indikator dan sistem penilaian kinerja.
“Kalau selama ini nilainya sudah baik, tentu target kita adalah meningkat. Kita tidak boleh puas dengan capaian yang ada. Pemahaman terhadap SAKIP harus semakin baik agar kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja juga semakin meningkat,” tambahnya.
Selain SAKIP, Sekda juga menyoroti pembangunan Zona Integritas yang dinilai masih perlu penguatan, terutama terkait partisipasi perangkat daerah dalam pengajuan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kenapa perangkat daerah belum banyak yang mengusulkan diri menjadi WBK atau WBBM? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Jangan sampai semangat membangun Zona Integritas menurun,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya apresiasi bagi perangkat daerah yang berhasil membangun Zona Integritas agar menjadi motivasi bagi unit kerja lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Sekda juga menyoroti perlunya penyelarasan indikator penilaian kinerja antara Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi perbedaan persepsi yang dapat membebani pemerintah daerah.
“Harapan kami ke depan ada penyatuan persepsi sehingga pemerintah daerah bekerja lebih efektif dan tidak terbebani dengan berbagai ukuran yang berbeda,” ungkapnya.
Menurutnya, SAKIP menitikberatkan pada capaian outcome atau hasil dari setiap program, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan maupun serapan anggaran.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat. Jadi bukan hanya selesai dilaksanakan, tetapi hasilnya bisa diukur dan dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Mengakhiri arahannya, Sekda Kalbar berharap kegiatan asistensi ini menjadi momentum penguatan reformasi birokrasi di Kalimantan Barat.
“Mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini benar-benar membawa perbaikan kinerja, memperkuat Zona Integritas, dan menjadikan reformasi birokrasi semakin efektif dan efisien, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tutupnya.
