Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menegaskan peran strategis buruh sebagai pahlawan devisa sekaligus penggerak utama ekonomi daerah dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026 yang digelar di Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (1/5/2026).
Mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja” dengan tagline “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama”, peringatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Momentum ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Kita harapkan hubungan industrial yang harmonis dapat terus terjaga,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial melalui program jaminan ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa seluruh pekerja, baik sektor formal maupun informal, berhak atas perlindungan dari risiko kerja.
Ia menjelaskan bahwa pekerja penerima upah (PU) wajib didaftarkan oleh perusahaan dalam program jaminan sosial. Sementara itu, pekerja bukan penerima upah (BPU) atau sektor informal hanya dikenakan iuran mulai Rp16.800 per bulan, yang saat ini mendapat diskon 50 persen menjadi Rp8.400 sesuai ketentuan terbaru.
Gubernur turut mencontohkan manfaat nyata program tersebut, di mana santunan dapat mencapai ratusan juta rupiah meski iuran relatif kecil.
“Ini bentuk perlindungan nyata. Karena itu, saya minta para pengusaha memenuhi kewajibannya agar pekerja terlindungi,” tegasnya.
Kepada para pekerja, ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
“Pekerja jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban juga harus dijalankan dengan baik. Begitu pula pengusaha, hak pekerja harus dipenuhi. Jika hubungan ini harmonis, saya yakin tidak akan terjadi konflik,” tambahnya.
Dalam suasana penuh penghormatan, Gubernur menegaskan bahwa pekerja memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
“Bapak dan ibu adalah pahlawan devisa, pahlawan ekonomi Kalimantan Barat. Tanpa tenaga kerja, roda ekonomi tidak akan berjalan,” ucapnya.
Terkait berbagai isu ketenagakerjaan seperti upah dan perlindungan hak pekerja, Gubernur memastikan pemerintah akan mengedepankan dialog partisipatif sebagai solusi.
“Kita akan terus membuka ruang diskusi untuk menjembatani berbagai aspirasi pekerja secara adil dan proporsional,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan rencana peningkatan skala peringatan May Day tahun mendatang agar lebih meriah dan inklusif.
Sementara itu, Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat, Suherman, SE, mengapresiasi kehadiran Gubernur yang dinilai menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan buruh.
Ia menekankan pentingnya perbaikan hubungan industrial, khususnya di sektor unggulan seperti perkebunan sawit dan pertambangan. Suherman menyoroti masih banyaknya buruh harian lepas yang belum mendapatkan status kerja tetap maupun perlindungan jaminan sosial.
“Kami berharap buruh harian lepas yang telah bekerja cukup lama dapat diangkat menjadi karyawan tetap dan mendapatkan perlindungan yang layak,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan ketenagakerjaan akibat keterbatasan jumlah pengawas di lapangan, serta mendorong penguatan peran unsur tripartit daerah.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Ahmad Priyono, menyampaikan bahwa hingga tahun 2026 sebanyak 1,1 juta tenaga kerja di Kalimantan Barat telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sektor formal maupun informal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, terus melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor strategis seperti sawit dan pertambangan guna memastikan seluruh pekerja memperoleh hak jaminan sosial sesuai regulasi.
Peringatan May Day 2026 di Kalimantan Barat tidak sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan menempatkan buruh sebagai “Pahlawan Devisa” dan “Pahlawan Ekonomi”, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa setiap kontribusi pekerja adalah fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Khatulistiwa.
