Majalahmataborneonews.com, Pontianak-
Peringatan Hari Bumi pada 22 April 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kondisi bumi yang kian hari semakin rapuh. Berbagai krisis ekologi yang melanda Kalimantan Barat dinilai tidak terlepas dari buruknya tata kelola kebijakan negara dalam pengelolaan sumber daya alam serta lemahnya komitmen terhadap perlindungan lingkungan.
Bencana ekologis seperti deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga abrasi pesisir terus terjadi berulang tanpa penyelesaian yang tuntas. Dalam konteks Kalimantan Barat, rangkaian peristiwa tersebut bukan semata bencana alam, melainkan akibat dari model pembangunan yang eksploitatif dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam secara masif.
Situasi ini semakin diperparah dengan peningkatan suhu bumi secara global. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan bahwa kenaikan suhu global telah mempercepat terjadinya berbagai bencana ekologis, mulai dari cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga kerusakan ekosistem. Dampak krisis ini pun tidak dirasakan secara merata, di mana kelompok masyarakat yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan justru menjadi pihak yang paling terdampak.
Di tengah kondisi tersebut, generasi muda menjadi kelompok yang akan mewarisi dampak paling besar dari krisis ekologis ini.
Melalui momentum Hari Bumi, Koalisi “Rimpang Borneo” yang terdiri dari Mapala se-Kalimantan Barat, organisasi masyarakat sipil (CSO), mahasiswa, dan komunitas, menyuarakan keresahan terhadap kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Barat dengan menyerukan Save Our Borneo: “Pulihkan Nadi Hijau Kita.”
Seruan ini menjadi ajakan untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup Kalimantan Barat yang dianggap sebagai nadi kehidupan. Koalisi menilai, upaya penyelamatan harus terus digaungkan mengingat eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan masih berlangsung tanpa komitmen nyata dari negara dalam melakukan pemulihan.
Perwakilan Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) menegaskan bahwa Hari Bumi merupakan momen penting untuk merenungkan kembali hubungan antara manusia dan alam. Setiap tanggal 22 April, dunia diingatkan akan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang, di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem.
Dalam pernyataannya, mereka juga menyoroti sejumlah kasus di Kalimantan Barat yang dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat.
“Catatan bagi Pemerintah Kalbar saat ini, beberapa wilayah masyarakat adat yang menjaga ruang hidupnya justru harus berhadapan dengan perusahaan. Seperti kasus di Ketapang oleh PT Mayawana Persada yang berujung pada kriminalisasi terhadap Ketua Adat Fendi Sesupi, kemudian di Kapuas Hulu masyarakat adat menolak PT ESR yang ingin melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit, serta pembukaan lahan oleh PT Cipta Usaha Tani (CUT) di kawasan Hutan Bukit Macan, Kabupaten Sanggau. Ini menjadi contoh bahwa masyarakat pelindung hutan justru dikriminalisasi, sementara negara tidak hadir,” ungkapnya.
WALHI Kalimantan Barat turut menyoroti masih berlangsungnya eksploitasi sumber daya alam yang memicu bencana ekologis berulang.
“Hari Bumi 2026 menjadi momentum refleksi atas kondisi bumi yang semakin rapuh. Eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan masih terus terjadi dan menjadi pemicu bencana ekologis di Kalimantan Barat setiap tahunnya. Negara dinilai belum serius dalam melakukan pemulihan terhadap bencana ekologis tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Tim Cegah Api (TCA) Greenpeace mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan. Karhutla dinilai mengancam kesehatan, lingkungan, serta masa depan, sehingga masyarakat diminta untuk menghentikan pembakaran lahan, melaporkan titik api, dan menjaga hutan secara bersama.
XR Pontianak juga menyoroti krisis iklim yang semakin genting serta menilai negara belum merespons secara serius. Mereka menegaskan bahwa Hari Bumi bukan sekadar momentum refleksi, melainkan peringatan keras bahwa krisis iklim sudah nyata terjadi.
“Kami menuntut penghentian izin tambang baru, penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi, serta percepatan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Hutan, gambut, dan laut bukan objek eksploitasi, melainkan penopang kehidupan yang harus dilindungi,” tegasnya.
Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga lingkungan.
“Hari Bumi mengingatkan bahwa menjaga lingkungan bukan pilihan, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui aksi kampanye, diskusi, hingga penanaman mangrove, kita dapat berkontribusi dalam memulihkan nadi hijau, karena bumi yang sehat adalah kunci keberlanjutan hidup,” ujarnya.
**Adapun tiga poin tuntutan Koalisi Rimpang Borneo kepada negara, yaitu:**
1. Menghentikan pemberian izin kepada korporasi seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan HTI, serta menghentikan segala bentuk eksploitasi sumber daya alam yang memicu kerusakan lingkungan berkepanjangan.
2. Melakukan pemulihan ekosistem gambut dan lahan kritis untuk meminimalisir bencana ekologis seperti karhutla dan banjir di Kalimantan Barat.
3. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan HAM yang menjaga hutan serta ruang hidupnya.
Pada momentum Hari Bumi ini, Koalisi Rimpang Borneo juga akan melakukan aksi penanaman 500 bibit mangrove di Desa Kuala Karang sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan dan perlindungan wilayah pesisir yang terdampak perubahan iklim.
Narahubung Koordinator Aksi:
Marselus Sule Bapuaka – 085750027165
