Majalahmataborneonewws.com, Kubu Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan status kewaspadaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya potensi kerawanan pada musim kemarau tahun ini. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis malam (6/8/2026).
Dalam paparannya, Krisantus menyampaikan bahwa periode rawan karhutla di Kalimantan Barat umumnya berlangsung pada Juli hingga Oktober, dengan puncak kerawanan diperkirakan terjadi pada Agustus sebagaimana pola yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Terjadi peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ujar Krisantus.
Menurutnya, penanganan karhutla di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar wilayah didominasi hutan dan lahan gambut. Karakteristik kebakaran di lahan gambut tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga merambat hingga ke lapisan bawah tanah (ground fire), sehingga menghasilkan asap pekat yang berdampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur Satgas Karhutla terus memperkuat langkah mitigasi melalui patroli terpadu di wilayah rawan, deteksi dini, serta pemadaman cepat sebelum api meluas.
“Strategi penanganan yang kami lakukan memadukan operasi pemadaman darat secara intensif dengan dukungan operasi udara agar penanganan dapat berlangsung lebih efektif,” jelasnya.
Meski demikian, Krisantus mengakui kondisi cuaca yang kering dan karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar masih memicu munculnya titik api baru di sejumlah lokasi.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan operasi udara melalui penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penambahan sarana dan prasarana pendukung, serta pemenuhan kebutuhan air untuk penanganan darurat.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar upaya penanggulangan karhutla berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa penanganan karhutla di Kalimantan Barat harus dilakukan secara maksimal tanpa memberi ruang bagi meningkatnya eskalasi bencana.
“Sesuai hasil rapat terbatas kemarin, saya kembali mengingatkan instruksi Presiden RI agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan penuh. Dengan kondisi cuaca yang kering, penanganan karhutla tahun ini membutuhkan perhatian dan langkah yang lebih serius,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya Kalimantan Barat pernah mengalami kejadian karhutla yang menimbulkan korban jiwa, khususnya di Kabupaten Ketapang. Karena itu, setiap peningkatan hotspot harus segera direspons melalui aksi cepat di lapangan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Kepala BNPB juga menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara BNPB, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta Satgas Darat dan Satgas Udara.
“Saya juga menginstruksikan optimalisasi sarana dan prasarana penerbangan untuk mendukung operasi water bombing, disertai peningkatan kapasitas dan pelatihan awak pesawat agar penanganan kebakaran di ekosistem lahan gambut dapat dilakukan secara lebih efektif,” pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan Kepala BMKG Kalimantan Barat, diperkirakan dalam 6 (enam) minggu ke depan belum terdapat potensi pembentukan awan yang signifikan, sehingga kemungkinan curah hujan masih sangat rendah. Oleh karena itu, dihimbau kepada seluruh pemerintah daerah, instansi terkait, TNI/Polri, dunia usaha, serta seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Upaya pencegahan harus menjadi prioritas melalui patroli rutin, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Sinergi dan langkah cepat dari seluruh pihak menjadi kunci agar Kalimantan Barat dapat melewati musim kemarau ini tanpa terjadi bencana Karhutla yang meluas.
Rapat koordinasi strategis tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Barat, jajaran TNI/Polri, Manggala Agni, Kepala BMKG, BPBD, serta pimpinan instansi vertikal terkait sebagai bentuk penguatan sinergi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau.
