Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., berharap kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi operator SIKS-NG atau petugas pengisi data desa se-Kabupaten Sambas dapat mendorong penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan Bimtek tahun 2026 tersebut digelar pada Rabu (15/4/2026) di Hotel Pantura Jaya Sambas. Acara ini dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, para operator dari seluruh desa di Kabupaten Sambas, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, H. Heroaldi Djuhardi Alwi menyampaikan bahwa pelaksanaan bimtek ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menegaskan bahwa DTSEN menjadi fondasi sekaligus sumber data utama dalam penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan sosial, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemanfaatan DTSEN merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama berperan aktif dalam memperbaiki dan memperbarui data DTSEN. Menurutnya, meskipun tidak mudah, upaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama demi memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Ini adalah tugas kita bersama sebagai pejuang sosial untuk menghadirkan bantuan yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap melalui bimtek ini para peserta dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta kapasitas dalam proses pemutakhiran data DTSEN di Kabupaten Sambas. Ia pun mengingatkan pentingnya bekerja sesuai aturan agar data yang dihasilkan lebih akurat.
“Bekerjalah sesuai ketentuan agar hasilnya akurat dan tepat sasaran,” pesannya.
Sementara itu, salah satu operator dari Desa Saing Rambi, Kecamatan Sambas, Suhendri, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya pembaruan data. Ia menilai perlu adanya perombakan menyeluruh terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Menurutnya, kondisi ekonomi warga bersifat dinamis, sehingga data lama tidak lagi sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya. “Perlu dimulai dari awal, karena ada masyarakat yang dulunya tercatat miskin kini sudah mampu, begitu juga sebaliknya,” ungkapnya. (Nop)
