Majalahmataborneonews.com, Pontianak-
Dugaan aksi penyerangan terhadap seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal China di Kabupaten Ketapang menjadi perbincangan luas dan viral di media sosial pada 15 Desember 2025. Peristiwa tersebut memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh pemuda, tokoh adat, hingga masyarakat umum.
Insiden ini dinilai telah mencederai rasa keadilan serta menimbulkan kekhawatiran terkait penghormatan terhadap kedaulatan negara. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin WNA berani melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat negara yang tengah menjalankan tugasnya.
Gelombang kecaman terus mengalir, dengan tuntutan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan. Publik menilai peristiwa tersebut tidak hanya menyangkut tindak pidana, tetapi juga menyentuh martabat dan wibawa negara, mengingat TNI merupakan simbol pertahanan nasional.
Kecaman keras disampaikan oleh Daeng Fitrah, Ketua Umum Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu Kalimantan Barat. Ia menyatakan kemarahannya atas insiden penyerangan yang diduga dilakukan oleh sejumlah WNA asal China terhadap anggota TNI di kawasan pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM), Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang.
Menurut Daeng Fitrah, tindakan tersebut mencerminkan sikap arogan dan tidak menghormati hukum serta kedaulatan Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberadaan WNA di wilayah Indonesia wajib tunduk pada aturan dan menghormati aparat negara.
“Ini persoalan serius. Jika WNA berani melawan aparat TNI, maka negara harus segera hadir dan mengambil sikap tegas sebelum kejadian serupa terulang dan menimbulkan keresahan yang lebih luas,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar para pelaku segera diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas, lanjutnya, merupakan bentuk perlindungan terhadap aparat negara sekaligus penegasan kedaulatan NKRI.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk tetap bersatu menjaga tanah dan kedaulatan bangsa. Penegakan hukum adalah harga mati,” pungkas Daeng Fitrah. (Nop)
