Majalahmataborneonews.com, Pontianak-
Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) peninjauan dan penyusunan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 8. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting ini merupakan bagian dari komitmen program studi dalam memperkuat mutu akademik, menyesuaikan arah pengembangan keilmuan, serta meningkatkan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia pendidikan tinggi, riset, dan dunia kerja.
Koordinator Program Studi S2 Ilmu Politik Program Magister Ilmu Sosial Untan, Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya strategis program studi untuk memastikan kurikulum yang dikembangkan tetap adaptif, relevan, serta mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pemangku kepentingan, dan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional. Ketua PMF FISIP Untan, Dr. Viza Juliansyah, turut hadir memberikan pengantar dalam pertemuan tersebut.
FGD menghadirkan narasumber Dr. Ariana Yunus dari Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin, serta melibatkan unsur dosen, mahasiswa, alumni, dan berbagai pemangku kepentingan akademik sebagai bagian dari proses penyusunan kurikulum yang partisipatif dan berbasis kebutuhan. Forum ini menjadi ruang akademik untuk mengevaluasi kurikulum yang telah berjalan sekaligus merumuskan arah pengembangan kurikulum yang lebih sistematis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer.
Dalam pemaparannya, Dr. Ariana Yunus menegaskan bahwa penyusunan kurikulum pada jenjang magister harus memiliki standar akademik yang lebih mendalam dibandingkan jenjang sarjana. Pendidikan magister tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga diarahkan pada penguatan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan penelitian ilmiah, pengembangan inovasi keilmuan, serta kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial-politik di masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa pendekatan Outcome-Based Education (OBE) menjadi paradigma utama dalam sistem pendidikan tinggi saat ini karena menempatkan capaian pembelajaran lulusan sebagai pusat seluruh proses akademik. Melalui pendekatan ini, seluruh komponen pembelajaran dirancang secara terintegrasi agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang terukur, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, peserta FGD turut membahas tiga komponen utama dalam siklus implementasi OBE, yaitu Outcome-Based Curriculum (OBC), Outcome-Based Learning and Teaching (OBLT), serta Outcome-Based Assessment and Evaluation (OBAE). Ketiga komponen tersebut dipahami sebagai bagian dari proses continuous improvement dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga kurikulum tidak hanya disusun secara administratif, tetapi juga terus dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan.
Selain itu, forum juga membahas secara mendalam penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), hingga Sub-CPMK agar selaras dengan visi dan misi program studi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta standar kompetensi pada KKNI Level 8. Pembahasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas terhadap pembentukan kompetensi lulusan.
Diskusi juga menyoroti pentingnya perumusan profil lulusan Magister Ilmu Politik yang mampu berperan tidak hanya sebagai akademisi dan peneliti, tetapi juga sebagai analis kebijakan, konsultan politik, advokat kebijakan publik, serta aktor strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional. Lulusan diharapkan memiliki kemampuan menghasilkan penelitian inovatif, mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal bereputasi, membangun jejaring riset, serta mampu memberikan solusi berbasis kajian ilmiah terhadap berbagai persoalan politik kontemporer.
Dalam sesi saran dan masukan, peserta FGD menekankan pentingnya penguatan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, pengembangan kajian politik lokal dan wilayah perbatasan, isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, transformasi demokrasi digital, hingga penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan wilayah. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan strategis dalam proses penyempurnaan kurikulum agar lebih kontekstual dan memiliki daya saing global.
Melalui pelaksanaan FGD ini, Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Untan berharap dapat menghasilkan rekomendasi akademik yang komprehensif sebagai dasar penyusunan kurikulum yang berkualitas, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pendidikan tinggi, serta dinamika sosial-politik di masa depan. Dengan demikian, kurikulum yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung terwujudnya lulusan yang unggul, kritis, inovatif, dan berdaya saing global. (Nop)
