Tolak Transmigrasi Demi Hindari Konflik Sosial, 28 Ormas di Landak Gelar Aksi Damai
Majalahmataborneonews.com,Landak – Sebanyak 28 organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Ormas Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menggelar aksi damai besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap program transmigrasi yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial dan memperlebar kesenjangan.
Aksi yang dipusatkan di Simpang Tiga Jalan Raya Dusun Pulau Bendu, Kecamatan Ngabang, pada Jumat (18/7/2025) ini menjadi sorotan publik karena menyuarakan pesan tegas: “Stop Transmigrasi ke Kalimantan!”
Koordinator aksi, Ferry Sak, dalam orasinya menyampaikan keresahan mendalam masyarakat lokal. Ia menilai program transmigrasi yang digulirkan pemerintah pusat cenderung mengabaikan kondisi sosial-budaya masyarakat Kalimantan dan hanya menjadi proyek sepihak yang berisiko tinggi.
“Kami tidak menolak kehadiran saudara-saudara dari luar Kalimantan. Tapi kami menolak sistem transmigrasi terstruktur yang tidak melibatkan masyarakat adat dan justru mengorbankan pembangunan lokal,” tegas Ferry.
Menurutnya, program ini tidak hanya menciptakan ketimpangan sosial, tetapi juga mengancam kerukunan antarwarga. “Kalimantan bisa jadi bom waktu jika kebijakan ini terus dipaksakan,” ujarnya lantang.
Dalam aksi tersebut bahkan juga meminta agar Kementerian Transmigrasi dibubarkan, karena dianggap gagal membaca realitas di lapangan dan tidak responsif terhadap nilai-nilai kearifan lokal Kalimantan.
Berikut adalah Lima Tuntutan Tegas Masyarakat Landak dalam menolak transmigrasi ke Kalimantan;
1. Evaluasi Total Program Transmigrasi, termasuk potensi konflik horizontal di daerah penerima.
2. Hentikan pengiriman transmigran ke Kalbar dan alihkan anggaran untuk pembangunan masyarakat lokal.
3. Prioritaskan pembangunan desa tertinggal di Kalimantan, terutama infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, listrik, dan kesehatan.
4. Libatkan masyarakat adat dalam kebijakan nasional strategis, termasuk dalam RPJMN 2025–2029.
5. Jika tuntutan diabaikan, aksi akan berlanjut melalui jalur hukum, sosial, akademik, hingga gerakan massa.
Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pembangunan di Kalimantan tidak bisa lagi dilakukan tanpa mendengar suara masyarakat lokal. Para tokoh adat, pemuda, perempuan, dan organisasi keagamaan turut menyatukan barisan dalam aksi yang berlangsung tertib dan bermartabat tersebut.
“Kami berdiri bukan untuk menolak manusia, tapi untuk menolak sistem yang tak adil,” tutup Ferry selaku koordinator aksi (MB)