Kasus WNA China di Ketapang Jadi Alarm Nasional: Melayu Foundation Serukan Persatuan Bangsa Jaga Marwah Indonesia
Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Insiden penyerangan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh 15 Warga Negara Asing (WNA) China di Ketapang, Kalimantan Barat, menuai kecaman keras dari berbagai kalangan. Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar tindak kriminal, melainkan bentuk pelecehan serius terhadap kedaulatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tokoh Melayu Foundation, Lukmanul Hakim, menyampaikan kegeramannya atas kejadian tersebut. Menurutnya, tindakan WNA China yang berani melawan aparat TNI di tanah Indonesia adalah bentuk penghinaan terhadap bangsa sebagai tuan rumah.
Ia menegaskan bahwa TNI merupakan simbol kehadiran negara, sehingga setiap serangan terhadap prajurit TNI sama artinya dengan menantang kedaulatan negara.
“Kedaulatan tidak boleh ditawar. Ini adalah harga mati,” tegas Lukmanul Hakim.
Ia menilai insiden di Ketapang menjadi alarm keras bagi seluruh elemen bangsa untuk tidak lengah dalam menjaga wibawa negara.
Lukmanul Hakim mengingatkan bahwa kedaulatan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang, dengan pengorbanan darah dan air mata para pahlawan. Amanah kemerdekaan tersebut, menurutnya, harus dijaga dengan sungguh-sungguh agar Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat penuh, di mana hukum nasional harus dihormati oleh siapa pun tanpa kecuali.
Ia juga menyoroti bahwa peristiwa tersebut mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan dan penjagaan kedaulatan, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya langkah strategis dan menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, Lukmanul Hakim menyerukan evaluasi total yang melibatkan empat pilar utama bangsa. Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, diminta meninjau ulang kebijakan terkait izin tinggal, kerja, dan investasi WNA agar sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional. Aparatur negara, khususnya TNI, Polri, dan Imigrasi, diharapkan memperkuat koordinasi dan bertindak tegas serta transparan dalam setiap pelanggaran terhadap kedaulatan.
Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan WNA diminta bertanggung jawab penuh atas perilaku tenaga asingnya. Sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha, harus diberlakukan bagi perusahaan yang lalai atau membiarkan tindakan melawan aparat negara. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk bersatu, aktif menjaga lingkungan, serta melaporkan aktivitas WNA yang mencurigakan atau melanggar hukum.
Seruan menjaga kedaulatan ini dinilai sejalan dengan semangat dan visi kepemimpinan nasional yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Penguatan pertahanan, penegakan hukum, dan ketegasan negara menjadi fondasi utama agar Indonesia dihormati di mata dunia.
Lukmanul Hakim menegaskan, kemarahannya bukan sekadar luapan emosi, melainkan peringatan bagi seluruh anak bangsa. Penegakan kedaulatan adalah tugas kolektif yang harus dijalankan secara konsisten. Dengan persatuan seluruh elemen bangsa di bawah kepemimpinan nasional yang tegas, Indonesia diyakini mampu menjaga marwahnya dan memastikan kejadian serupa tidak terulang, demi menghormati dan melanjutkan cita-cita luhur para pendiri bangsa.
Selain itu, Perusahaan yang membiarkan atau menoleransi tindakan melawan aparat negara harus dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin.
”Harus menjadi mata dan telinga negara, bersatu padu menjaga lingkungan masing-masing, dan tidak ragu melaporkan setiap aktivitas WNA yang mencurigakan atau melanggar norma dan hukum. Persatuan masyarakat adalah lapisan pertahanan kedaulatan yang paling dasar,” jelasnya.
Lukmanul Hakim juga menegaskan, menegakkan visi sesuai arahan Kepemimpinan Nasional adalah Semangat untuk mempertahankan kedaulatan dan membela martabat bangsa ini selaras dengan arahan dan visi kepemimpinan nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang selalu menekankan pentingnya pertahanan, kekuatan militer, dan penempatan kepentingan nasional di atas segalanya.
“Intruksi untuk memperkuat Indonesia sebagai negara yang disegani dan berdaulat adalah benang merah yang menghubungkan kegeraman Lukmanul Hakim dengan cita-cita luhur para pejuang. Kedaulatan bukan hanya tentang wilayah, tetapi juga tentang kemampuan bangsa untuk membuat WNA menghormati hukum kita. Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas, di mana tanah tumpah darah ini benar-benar menjadi rumah yang aman dan berwibawa bagi setiap warga negara,” pungkasnya. (Nop)
