Iklan 4Iklan hut pemda landak-inspektoratIklan 2Iklan 3DPRD SANGGAU-IKLAN SUMPAH PEMUDA 2026
← Kembali
Kabar DaerahSambas

KPU Sambas Gandeng Insan Pers Melalui Media Gethering, Aan Sumantri Paparkan Kinerja Non-Tahapan Pemilu 2026

Nopriyanto · 11 November 2026
KPU Sambas Gandeng Insan Pers Melalui Media Gethering, Aan Sumantri Paparkan Kinerja Non-Tahapan Pemilu 2026

Keterangan Foto: Aan Sumantri, pemateri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, saat menyampaikan materi dalam kegiatan Media Gathering bertema "Peran Pers dalam Pendidikan dan Mengawal Demokrasi" di Aula Kantor KPU Kabupaten Sambas, Rabu (11/11/2026).


Inspektorat- Iklan Hari Santri 2026DPRD SANGGAU-HARI PAHLAWAN 2026Inspektorat-hari pahlawan

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas menggelar kegiatan Media Gathering dengan mengusung tema "Peran Pers dalam Pendidikan dan Mengawal Demokrasi", Rabu (11/11/2026), bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Sambas.

 

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi dan kemitraan antara KPU Kabupaten Sambas dengan insan pers, sekaligus meningkatkan peran media dalam menyampaikan informasi kepemiluan dan mengawal proses demokrasi.

 

Hadir dalam ini, Ketua KPU Sambas Irawati dan seluruh jajaran anggota KPU Sambas termasuk para awak media yang ada di Kabupaten Sambas.

 

Dalam kegiatan tersebut, Aan Sumantri selaku pemateri dari KPU Kabupaten Sambas menyampaikan sejumlah materi mengenai sejarah kelembagaan KPU, kinerja penyelenggara pemilu pada masa non-tahapan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penguatan tata kelola kepartaian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan pemilih, hingga kepastian hukum dan pengendalian internal.

 

Dalam pemaparannya, Aan Sumantri terlebih dahulu menjelaskan mengenai sejarah kelembagaan KPU. Ia menyampaikan bahwa tanggal 7 November merupakan hari lahir KPU yang berkaitan dengan penetapan Panitia Pemilihan Indonesia pada tahun 1953. Selanjutnya, pada tahun 1955 Indonesia melaksanakan pemilu pertama.

 

"Pada 7 November merupakan hari lahir KPU, persis pada saat penetapan Panitia Pemilihan Indonesia tahun 1953. Pada tahun 1955 melaksanakan pemilu pertama," disampaikan Aan Sumantri dalam pemaparannya.

 

Ia juga menjelaskan bahwa KPU secara konsisten melakukan publikasi informasi kepemiluan melalui berbagai saluran komunikasi resmi untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

 

"Hampir setiap hari KPU menyampaikan publikasi melalui kanal Fanpage Facebook resmi KPU sebagai bahan informasi kepada publik," jelasnya.

 

Memasuki materi utama, Aan Sumantri memaparkan mengenai kinerja KPU pada masa non-tahapan pemilu. 

 

Ia menegaskan bahwa berakhirnya tahapan pemilu bukan berarti pekerjaan kelembagaan KPU turut berhenti.

 

"Tahapan bukan berarti tidak ada pekerjaan. Konsolidasi kelembagaan dan pelayanan kepemiluan terus berjalan," ungkapnya.

 

Menurutnya, terdapat empat fokus utama yang terus dilaksanakan KPU pada masa non-tahapan, yakni data pemilih, kelembagaan, data partai politik, serta pendidikan pemilih.

 

Pada bidang data pemilih, KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, koordinasi, dan pencermatan data untuk menjaga akurasi daftar pemilih.

 

Sementara pada bidang kelembagaan, kegiatan diarahkan pada penguatan kapasitas SDM, tata kelola organisasi, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelayanan.

 

Untuk bidang data partai politik, pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan, baik terhadap partai politik peserta Pemilu 2024 maupun partai politik yang bukan peserta Pemilu 2024.

 

Adapun pada bidang pendidikan pemilih, KPU terus melaksanakan sosialisasi, pendidikan politik, kemitraan, dan komunikasi publik guna merawat kesadaran demokrasi masyarakat.

 

"Fokus tahun 2026 adalah menjaga kesiapan institusi, kualitas data, profesionalitas SDM, dan kepercayaan publik," paparnya.

 

Pada bidang perencanaan, data, dan informasi, Aan Sumantri menjelaskan pentingnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB sebagai salah satu pekerjaan strategis KPU, termasuk ketika tidak berada dalam tahapan pemilu.

 

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan melalui pencermatan dan pemutakhiran data, koordinasi dengan instansi terkait, serta tindak lanjut terhadap masukan masyarakat.

 

Selain itu, KPU Kabupaten Sambas juga melakukan penjajakan kerja sama dengan sejumlah mitra strategis untuk memperkuat pertukaran dan dukungan data serta membangun sinergi lintas lembaga.

 

Dalam materi tersebut, sejumlah mitra yang dijajaki di antaranya Kejaksaan, UNISAS, dan SALUT.

Berdasarkan perkembangan data pemilih tahun 2026 yang dipaparkan, jumlah pemilih di Kabupaten Sambas menunjukkan peningkatan dari Triwulan I hingga Triwulan III.

 

Pada Triwulan I, jumlah pemilih tercatat sebanyak 469.802 orang. Kemudian meningkat menjadi 472.550 orang pada Triwulan II dan mencapai 473.240 orang pada Triwulan III.

 

Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki pada Triwulan I sebanyak 239.108 orang, meningkat menjadi 240.374 orang pada Triwulan II, dan mencapai 240.582 orang pada Triwulan III.

 

Sementara pemilih perempuan tercatat sebanyak 230.694 orang pada Triwulan I, meningkat menjadi 232.176 orang pada Triwulan II, dan mencapai 232.658 orang pada Triwulan III.

Dengan demikian, total pemilih mengalami peningkatan sebanyak 3.438 orang dari Triwulan I hingga Triwulan III. Jumlah pemilih laki-laki bertambah 1.474 orang, sedangkan pemilih perempuan bertambah 1.964 orang.

 

Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU Kabupaten Sambas dalam menjaga akurasi data pemilih sebagai fondasi penting bagi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

 

Dalam materi selanjutnya, Aan Sumantri menjelaskan bahwa penguatan pengetahuan dan tata kelola kepartaian pada masa non-tahapan diarahkan untuk menjaga kesiapan penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan kualitas informasi kepemiluan.

 

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah bedah buku sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan, mendokumentasikan pengalaman kepemiluan, serta memperkaya literasi demokrasi.

 

Selain itu, KPU juga melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, pencermatan informasi kepengurusan dan keanggotaan, serta pelayanan informasi kepartaian.

 

Kegiatan kunjungan ke sekretariat partai politik juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi kelembagaan, melakukan koordinasi pemutakhiran data, sekaligus menyerap masukan dan kendala yang dihadapi partai politik.

 

Melalui berbagai kegiatan tersebut, KPU berupaya menjaga hubungan kelembagaan dengan partai politik agar komunikasi dan koordinasi tetap berjalan dengan baik.

 

Aan Sumantri turut memaparkan pentingnya penguatan kapasitas SDM sebagai investasi kelembagaan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

 

Penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan pemahaman tugas, penguatan disiplin dan budaya kerja, serta pengembangan profesionalitas aparatur.

 

Selain itu, KPU juga melaksanakan kegiatan Knowledge Sharing atau berbagi pengetahuan dan praktik baik melalui diskusi internal lintas unit maupun divisi.

 

Kegiatan tersebut bertujuan mendorong budaya belajar berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

 

Tidak hanya itu, terdapat pula program Training Public Sector Hospitality yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan prima di sektor publik.

Materi pelatihan tersebut mencakup pelayanan prima, disability awareness atau kesadaran terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, serta penguatan layanan inklusif.

 

"Penguatan kapasitas aparatur merupakan investasi kelembagaan untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas," demikian salah satu pokok materi yang disampaikan dalam pemaparan tersebut.

 

Pada bidang pendidikan pemilih, KPU Kabupaten Sambas terus berupaya mendekatkan demokrasi kepada seluruh kelompok masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, inklusif, dan menyesuaikan karakteristik kelompok sasaran.

 

Dalam materi tersebut, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pendidikan pemilih, di antaranya pemilih pemula, kelompok perempuan, dan kelompok disabilitas.

 

Pendidikan pemilih tersebut diarahkan untuk memperkuat akses informasi, meningkatkan kesadaran terhadap hak politik, serta mendorong praktik demokrasi yang inklusif.

 

Melalui sosialisasi dan pendidikan politik, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi.

 

KPU juga berupaya memastikan bahwa informasi kepemiluan dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat tanpa terkecuali, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

 

Dalam aspek kepastian hukum, Aan Sumantri menjelaskan bahwa penguatan kepatuhan terhadap regulasi berjalan seiring dengan upaya menjaga akuntabilitas organisasi.

 

KPU Kabupaten Sambas melakukan inventarisasi produk hukum yang diterbitkan sepanjang tahun 2026, penyusunan dan penetapan produk hukum sesuai kewenangan, serta publikasi dan dokumentasi produk hukum.

 

Berdasarkan materi yang disampaikan, terdapat sebanyak 19 keputusan KPU Kabupaten Sambas yang tercatat hingga November 2026.

 

Selain itu, pengendalian internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dilaksanakan secara berkala setiap bulan.

 

Pelaksanaan SPIP meliputi identifikasi risiko, pemantauan tindak lanjut, serta penguatan kepatuhan, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi.

 

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Melalui kegiatan Media Gathering tersebut, KPU Kabupaten Sambas berupaya memperkuat hubungan kemitraan dengan insan pers sebagai bagian penting dalam penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat.

 

Tema "Peran Pers dalam Pendidikan dan Mengawal Demokrasi" menjadi penegasan bahwa media memiliki posisi strategis dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.

 

Pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan politik masyarakat melalui pemberitaan yang informatif, berimbang, dan bertanggung jawab.

 

Berbagai materi yang disampaikan Aan Sumantri memberikan gambaran bahwa pekerjaan KPU tidak hanya berlangsung ketika tahapan pemilu dilaksanakan. Di luar tahapan tersebut, terdapat pekerjaan berkelanjutan yang mencakup pemutakhiran data pemilih, tata kelola kepartaian, penguatan SDM, pendidikan pemilih, hingga pengendalian internal. (Nop)

Komentar

Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.

Akun member

Rekomendasi

Temukan