Iklan hut pemda landak-inspektoratDPRD SANGGAU-IKLAN SUMPAH PEMUDA 2026Iklan 4Iklan 2Iklan 2
← Kembali
Kabar DaerahSambas

Tokoh Masyarakat Sambas Minta Presiden dan Menhan Turun Tangan Atasi Ketidakpastian Hukum dan Kejahatan Lintas Negara di Perbatasan

Nopriyanto · 10 November 2026
Tokoh Masyarakat Sambas Minta Presiden dan Menhan Turun Tangan Atasi Ketidakpastian Hukum dan Kejahatan Lintas Negara di Perbatasan

Keterangan Foto: Lukmanul Hakim, M.Pd., tokoh masyarakat Kalimantan Barat sekaligus perwakilan Melayu Foundation Kalbar dan Keluarga Besar Melayu Sambas, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi keamanan, kepastian hukum, serta maraknya kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas.


Inspektorat- Iklan Hari Santri 2026DPRD SANGGAU-HARI PAHLAWAN 2026Inspektorat-hari pahlawan

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Tokoh masyarakat Kalimantan Barat sekaligus perwakilan Melayu Foundation Kalbar dan Keluarga Besar Melayu Sambas, Lukmanul Hakim, M.Pd., menyuarakan keprihatinan mendalam terkait kondisi keamanan, kepastian hukum, dan maraknya kejahatan lintas negara yang terjadi di wilayah perbatasan Sambas (PLBN Aruk).

 

Sambas yang telah menjadi rumah berabad-abad bagi keberagaman etnis-Melayu, Dayak, Tionghoa, Arab, dan seluruh elemen masyarakat kini menghadapi ancaman serius yang dinilai berpotensi menggoyahkan ketenteraman warga serta kedaulatan wilayah terdepan NKRI.

 

Dalam keterangannya, Lukmanul Hakim menekankan beberapa isu krusial yang memerlukan perhatian langsung dan evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Pusat:

1. Kepastian dan Penegakan Hukum yang Tegas

Mendesak agar seluruh instansi dan aparat penegak hukum di perbatasan berdiri tegak di atas aturan hukum positif. Hukum tidak boleh kalah atau tunduk pada tekanan, intimidasi, maupun tuntutan pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

 

2. Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara (Transnational Crimes)

Keresahan masyarakat kian memuncak akibat maraknya peredaran narkoba lintas batas, aktivitas pertambangan emas ilegal/tanpa kepastian hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga ancaman praktik perbudakan modern yang mengincar warga lokal.

Rusaknya alam dan karhutla juga merupakan isu penting untuk anak cucu kami ke depan.

 

3. Harmonisasi dan Transparansi

Penegakan hukum dan norma adat harus saling menghormati tanpa mengabaikan asas transparansi serta kepastian hukum negara. Publik berhak mendapatkan penjelasan terbuka atas setiap dinamika dan insiden di garis batas.

 

"Tanah Sambas ini adalah rumah kita bersama. Etnis Melayu, Dayak, Tionghoa, Arab, dan semuanya telah bersatu menjaga kedamaian selama berabad-abad.

 Namun, melihat situasi keamanan dan maraknya kejahatan di batas negara belakangan ini, kami tidak bisa tinggal diam. Kami memohon perhatian serius dan kehadiran langsung Bapak Presiden RI serta Bapak Menteri Pertahanan untuk melihat serta mendengar langsung suara diaspora dan warga perbatasan," tegas Lukmanul Hakim, M.Pd.

 

Guna memastikan suara masyarakat perbatasan didengar di tingkat pusat, pihak Melayu Foundation Kalbar bersama tokoh-tokoh masyarakat tengah menyiapkan surat permohonan audiensi resmi yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan di Jakarta.

 

Masyarakat berharap Pemerintah Pusat segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengamanan batas negara, memberantas kejahatan transnasional, serta menjamin kepastian hukum demi kesejahteraan warga di serambi depan Nusantara.

 

Tertanda,
KELUARGA BESAR MELAYU NUSANTARA

Komentar

Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.

Akun member

Rekomendasi

Temukan