Pemkab Sambas Bersama TNI-Polri Ikuti Rapat Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan DAD Bengkayang

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Pemerintah Kabupaten Sambas mengikuti Rapat Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Bengkayang yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (10/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sambas diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas, Septiza, S.T., M.Kes. Ia mengikuti rapat didampingi Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo, S.I.K., M.H., serta Dandim 1208/Sambas Letkol Inf. Dwiyanto Kusumo, M.A.P.

Rapat koordinasi tersebut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Kehadiran unsur pemerintah daerah bersama jajaran TNI dan Polri menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor dalam menyikapi persoalan yang memerlukan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas fasilitasi penyelesaian tuntutan Dewan Adat Dayak Kabupaten Bengkayang. Pembahasan diarahkan pada upaya membangun koordinasi dan dialog bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta instansi terkait guna mencari langkah penyelesaian terhadap tuntutan yang disampaikan.

Melalui forum tersebut, berbagai pihak diharapkan dapat menyamakan persepsi, mengidentifikasi persoalan, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat ditempuh secara terkoordinasi. Pendekatan dialog dan musyawarah menjadi hal penting dalam proses fasilitasi, sehingga setiap persoalan dapat dibicarakan dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati.

Selain membahas substansi tuntutan, rapat ini juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian bersama mengingat penyelesaian persoalan yang melibatkan unsur masyarakat dan kelembagaan adat membutuhkan penanganan yang bijaksana, terukur, serta melibatkan pemangku kepentingan sesuai kewenangannya.

Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Sambas bersama unsur TNI dan Polri dalam rapat tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung upaya penyelesaian persoalan di wilayah Kalimantan Barat. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mencegah berkembangnya persoalan serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif. (Nop)