





Majalahmataborneonews.com, Landak – Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyeret dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yakni PT Angronusa Investama (PT ANI) dan PT Sawit Saraswati Agro Estate (PT SAE), memasuki babak lanjutan.



Majalahmataborneonews.com, Landak – Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyeret dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yakni PT Angronusa Investama (PT ANI) dan PT Sawit Saraswati Agro Estate (PT SAE), memasuki babak lanjutan.
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Landak, Kainda, S.Si., M.Eng., membenarkan adanya langkah penertiban terhadap kedua perusahaan tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN terkait evaluasi korporasi yang terindikasi berkaitan dengan Karhutla.
Kainda menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihak ATR/BPN Landak akan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) atau lokasi perkebunan yang menjadi objek penanganan.
Langkah tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan serta menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai kewenangan ATR/BPN.
Penegasan Kepala ATR/BPN Landak ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan persoalan Karhutla di Kabupaten Landak, khususnya terkait status hak atas tanah dan kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian ATR/BPN, kedua perusahaan mendapatkan konsekuensi administrasi pertanahan yang berbeda.
PT Angronusa Investama (ANI), yang beroperasi di Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, memiliki areal perkebunan sekitar 5.244 hingga 5.246 hektare. Perusahaan tersebut diketahui telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh Hak Guna Usaha (HGU).
Terhadap PT ANI, pemerintah memutuskan tidak menerbitkan HGU dan merekomendasikan evaluasi terhadap IUP perusahaan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Sementara itu, PT Sawit Saraswati Agro Estate (SAE) yang beroperasi di Desa Pak Mayam memiliki HGU seluas sekitar 1.510,2639 hektare. Perusahaan ini masuk dalam kelompok yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU.
Dengan demikian, penanganan kedua perusahaan tersebut memiliki konsekuensi administrasi pertanahan yang berbeda, sesuai hasil evaluasi pemerintah pusat.
Polres Landak: Status Hukum Belum Ditingkatkan Sementara itu, perkembangan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana Karhutla di kedua perusahaan tersebut masih dalam proses penanganan Polres Landak.
Kapolres Landak melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), Yanto Kuswiyanto, S.H., M.H., ketika ditemui Majalahmataborneonews.com di ruang kerjanya menjelaskan bahwa hingga saat ini status hukum perkara tersebut belum ditingkatkan dan masih berproses.
Menurut Yanto Kuswiyanto, proses penanganan perkara masih berjalan sehingga diperlukan tahapan lebih lanjut sebelum menentukan peningkatan status hukum.
Keterangan Kasat Reskrim tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada peningkatan status hukum perkara sebagaimana dimaksud dalam proses penanganan kepolisian.
Dengan demikian, proses penertiban administrasi pertanahan oleh ATR/BPN dan proses penegakan hukum pidana oleh Polres Landak merupakan dua jalur penanganan yang berbeda.
Sebelumnya, pada awal September 2026, Polres Landak melakukan penyelidikan terhadap dua laporan polisi terkait kebakaran di kawasan perkebunan kedua perusahaan tersebut.
Dalam informasi yang disampaikan kepolisian saat itu, kebakaran di areal PT SAE, Desa Pak Mayam, diperkirakan mencapai sekitar 30 hektare. Sementara kebakaran di kawasan PT ANI, Kecamatan Sebangki, diperkirakan mencapai sekitar 20 hektare.
Total luasan kebakaran yang dilaporkan di kedua lokasi tersebut mencapai sekitar 50 hektare.
Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Publik Menunggu Kepastian Penanganan Perkembangan penertiban oleh ATR/BPN dan proses penyelidikan Polres Landak menjadi perhatian publik. Pasalnya, persoalan Karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerugian lahan dan aktivitas perkebunan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab perusahaan terhadap perlindungan lingkungan hidup.
Publik kini menantikan tindak lanjut pemeriksaan lapangan oleh ATR/BPN Landak serta perkembangan penanganan perkara oleh Polres Landak.
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai unsur tindak pidana, penanganan perkara dapat ditingkatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan perkebunan agar menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak.






Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.