





Majalahmataborneonews.com, Landak, – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah penertiban terhadap dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yakni PT Angronusa Investama (PT ANI) dan PT Sawit Saraswati Agro Estate (PT SAE), menyusul evaluasi terhadap korporasi yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).



Majalahmataborneonews.com, Landak, – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah penertiban terhadap dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yakni PT Angronusa Investama (PT ANI) dan PT Sawit Saraswati Agro Estate (PT SAE), menyusul evaluasi terhadap korporasi yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam persoalan Karhutla. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap kepatuhan pemegang hak atas tanah.
Dua perusahaan yang berada di Kabupaten Landak itu mendapatkan konsekuensi administrasi pertanahan yang berbeda.
PT Angronusa Investama (ANI), yang beroperasi di Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, memiliki areal perkebunan sekitar 5.244 hingga 5.246 hektare.
Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, perusahaan tersebut diketahui telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh Hak Guna Usaha (HGU).
Pemerintah memutuskan untuk tidak menerbitkan HGU bagi PT ANI. Selain itu, pemerintah merekomendasikan evaluasi terhadap IUP perusahaan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Pertanian.
Sejumlah pertimbangan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain riwayat kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran, dan kondisi aktivitas perkebunan perusahaan.
PT SAE Direkomendasikan Mengalami Pembatalan Sebagian HGU Sementara itu, PT Sawit Saraswati Agro Estate (SAE) yang beroperasi di Desa Pak Mayam, Kabupaten Landak, memiliki HGU dengan luas sekitar 1.510,2639 hektare.
Berbeda dengan PT ANI, PT SAE telah memiliki HGU. Namun, berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, perusahaan tersebut masuk dalam kelompok yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU.
Pertimbangan pemerintah antara lain luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen dari total luas HGU serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana dalam mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan perkebunan yang memiliki kewajiban menjaga dan melindungi areal konsesinya dari ancaman kebakaran.
Polres Landak Sempat Menyelidiki Dua Kasus Karhutla, Sebelumnya, pada awal September 2026, Polres Landak melakukan penyelidikan terhadap dua laporan polisi terkait kebakaran di kawasan perkebunan kedua perusahaan tersebut.
Dalam informasi yang disampaikan kepolisian, kebakaran di kawasan PT SAE, Desa Pak Mayam, diperkirakan mencapai sekitar 30 hektare. Sementara itu, kebakaran di kawasan PT ANI, Kecamatan Sebangki, diperkirakan mencapai sekitar 20 hektare.
Dengan demikian, total luasan kebakaran yang dilaporkan di kedua lokasi tersebut mencapai sekitar 50 hektare.
Penyelidikan kepolisian dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Namun, penyelidikan tersebut harus dibedakan dari keputusan administrasi pertanahan ATR/BPN. Penertiban HGU tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan atau pengurusnya merupakan pelaku pembakaran.
Penanganan terhadap PT ANI dan PT SAE menjadi perhatian publik, mengingat Kabupaten Landak merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang memiliki aktivitas perkebunan kelapa sawit cukup luas dan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan setiap musim kemarau.
Pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan penertiban administrasi pertanahan, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Selain itu, pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam menyediakan sarana pemantauan titik api, embung, peralatan pemadam kebakaran, personel pemadam, serta sistem pencegahan dan penanggulangan Karhutla perlu dilakukan secara konsisten.
Publik juga perlu mendapatkan kejelasan mengenai tindak lanjut keputusan ATR/BPN, khususnya mengenai luasan bidang HGU PT SAE yang akan dibatalkan serta perkembangan evaluasi IUP PT ANI.
Langkah pemerintah tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan pengawasan terhadap aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan investasi berjalan seiring dengan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.
Catatan:
Keputusan tidak menerbitkan HGU PT ANI dan rekomendasi pembatalan sebagian HGU PT SAE merupakan dua bentuk penanganan administrasi yang berbeda. Kepastian pelaksanaan tindakan tersebut tetap mengacu pada keputusan administrasi resmi dan dokumen pertanahan yang diterbitkan pemerintah.
Pemberitaan terkait pasca karhutla dan HGU terhadap kedua perusahaan ini masih dilanjutkan oleh redaksi MB ke beberapa sumber terkait.






Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.