Iklan 2DPRD SANGGAU-IKLAN SUMPAH PEMUDA 2026Iklan 4Iklan 2Iklan 3
← Kembali
Kabar DaerahSambas

Ketua KPU Sambas Jelaskan Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Pilkada Berikutnya Diperkirakan 2031

Nopriyanto · 11 November 2026
Ketua KPU Sambas Jelaskan Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Pilkada Berikutnya Diperkirakan 2031

Keterangan Foto: Ketua KPU Kabupaten Sambas, Irawati saat memberikan penjelasan kepada awak media terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal, serta menunggu kepastian regulasi melalui revisi Undang-Undang Pemilu.


Inspektorat- Iklan Hari Santri 2026Inspektorat-hari pahlawanDPRD SANGGAU-HARI PAHLAWAN 2026

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal menjadi salah satu isu yang mulai mendapat perhatian masyarakat. Perubahan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, terutama berkaitan dengan jadwal pelaksanaan pemilu berikutnya, masa jabatan anggota legislatif, serta kesiapan partai politik menghadapi perubahan sistem penyelenggaraan pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Irawati memberikan penjelasan mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.

Dalam keterangannya, perwakilan KPU Kabupaten Sambas menjelaskan bahwa berdasarkan putusan MK, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal nantinya tidak lagi dilaksanakan secara bersamaan sebagaimana pola penyelenggaraan sebelumnya.

Pemilu nasional tetap dijadwalkan pada tahun 2029 dengan siklus lima tahunan. Sementara itu, pemilu lokal dilaksanakan paling cepat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, atau Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu nasional.

"Sebagaimana yang telah disampaikan, rekan-rekan media juga dapat menjadi corong KPU untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal," jelas Irawati.

Irawati menerangkan bahwa pemilu nasional nantinya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI. Sedangkan pemilu lokal meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Perubahan tersebut tentunya menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, anggota legislatif, hingga masyarakat sebagai pemegang hak pilih.

Meski demikian, KPU Kabupaten Sambas menegaskan bahwa pelaksanaan teknis pemilu tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah diterbitkan, masih diperlukan tindak lanjut melalui pembentukan maupun penyesuaian regulasi.

"KPU merupakan penyelenggara undang-undang. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah diputuskan, tetapi kita masih menunggu dari pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama pemerintah, melalui Komisi II DPR RI untuk melakukan revisi undang-undangnya," ungkap Irawati 

Menurut Irawati, KPU saat ini masih menunggu proses revisi undang-undang yang akan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2029 maupun pemilu lokal berikutnya.

"Putusan MK sudah ada, sedangkan undang-undangnya sekarang belum keluar atau belum terbit. Jadi, kita masih menunggu terbitnya revisi undang-undang yang masih berproses di DPR," jelasnya.

Selain jadwal pelaksanaan pemilu, persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah kemungkinan adanya penyesuaian masa jabatan anggota DPRD akibat pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Dalam wawancara tersebut, Ketua KPU Kabupaten Sambas Irawati mengungkapkan bahwa persoalan jeda waktu pelaksanaan pemilu juga telah menjadi pertanyaan sejumlah anggota legislatif di daerah.

Pasalnya, apabila pemilu nasional dilaksanakan pada tahun 2029, sedangkan pemilu lokal baru dilaksanakan sekitar dua tahun hingga dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional, maka akan terdapat rentang waktu yang perlu diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, rekan-rekan di DPRD juga sudah ada yang menanyakan kepada KPU terkait jeda waktu tersebut. Sebab, seharusnya masa jabatan anggota DPRD juga berakhir pada tahun 2029. Namun, dengan adanya putusan MK, terdapat kemungkinan penyesuaian waktu sekitar dua tahun atau dua tahun enam bulan," papar Irawati.

Ia menambahkan, berkaitan dengan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) maupun berbagai konsekuensi terhadap keanggotaan legislatif, hal tersebut perlu mengacu pada kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, KPU Kabupaten Sambas tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan mengenai masa jabatan anggota legislatif maupun menentukan mekanisme perpanjangan masa jabatan.

"Yang pasti, putusan MK itu sudah ada. Sedangkan untuk produk undang-undang pemilu dan pilkada, kita masih menunggu. Bagaimana nanti ketentuannya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan masa jabatan anggota dewan, tentu menjadi bagian dari pembahasan pembentuk undang-undang bersama pemerintah," tegas Irawati

Lebih lanjut, KPU Kabupaten Sambas berharap masyarakat dapat memahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tetap membutuhkan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, berbagai informasi mengenai jadwal pemilu lokal, masa jabatan anggota DPRD, maupun kemungkinan penyesuaian masa jabatan pejabat publik perlu menunggu kepastian regulasi yang sedang diproses oleh pemerintah bersama DPR RI.

Pihak KPU juga menekankan pentingnya peran insan pers dalam membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap perubahan sistem penyelenggaraan pemilu.

Melalui pemberitaan yang informatif dan berimbang, masyarakat diharapkan dapat memahami arah kebijakan pemilu ke depan, termasuk pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pemilu lokal berikutnya, termasuk kemungkinan Pilkada pada tahun 2031, KPU Kabupaten Sambas masih menunggu kepastian melalui revisi undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraannya. (Nop)

Komentar

Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.

Akun member

Rekomendasi

Temukan