Denda Adat Rp655 Juta untuk Petugas Bea Cukai di PLBN Aruk Disorot, Lipi, S.H.: Jangan Sampai Hukum Adat Menjadi Alat Pemaksaan

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Penetapan kesepakatan pembayaran denda adat senilai Rp655 juta terhadap petugas Bea Cukai setelah terjadinya keributan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menjadi perhatian sejumlah pihak.

Praktisi Hukum Kabupaten Sambas, Lipi, S.H., memandang persoalan tersebut perlu ditelaah lebih mendalam, terutama menyangkut landasan hukum, batas kewenangan lembaga adat, ketentuan pemberian sanksi, hingga penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Ia menegaskan, hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

 Keberadaannya patut dihargai dan dilindungi. Meski demikian, setiap keputusan yang menggunakan dasar hukum adat tetap harus memiliki landasan, kewenangan, dan mekanisme penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Hukum adat merupakan bagian dari kekayaan hukum bangsa Indonesia yang keberadaannya diakui oleh konstitusi. Akan tetapi, penerapannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, terlebih apabila sanksi yang dijatuhkan mencapai ratusan juta rupiah tanpa dasar ketentuan adat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Lipi dalam keterangannya.

Besaran Denda Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Salah satu hal yang menjadi perhatian Lipi ialah komposisi kesepakatan pembayaran sebesar Rp655 juta. Nilai tersebut terdiri dari Rp155 juta yang disebut sebagai sanksi adat dan Rp500 juta lainnya dikategorikan sebagai biaya kemanusiaan.

Menurutnya, kedua komponen pembayaran tersebut perlu memiliki penjelasan tersendiri, mulai dari dasar penetapan, metode penghitungan, pihak yang menerima, hingga peruntukan dana tersebut.

"Pertanyaannya sederhana. Apa bentuk pelanggaran adat yang dilakukan? Ketentuan adat mana yang dilanggar? Berapa satuan atau nilai sanksi adat yang berlaku? Siapa yang berwenang menetapkannya? Kemudian, atas dasar apa muncul biaya kemanusiaan sebesar Rp500 juta? Semua itu harus dijelaskan secara transparan," tegasnya.

Lipi berpandangan bahwa penggunaan istilah biaya kemanusiaan tidak serta-merta menjadi pembenaran hukum untuk membebankan pembayaran dalam jumlah tertentu.

Jika komponen tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemulihan kerugian, maka harus ada kejelasan mengenai jenis kerugian, pihak yang mengalami kerugian, serta pertimbangan yang digunakan dalam menentukan nilai kompensasi.

"Jangan sampai istilah kemanusiaan digunakan untuk membenarkan tuntutan pembayaran yang tidak memiliki ukuran objektif. Keadilan adat seharusnya mengedepankan pemulihan hubungan sosial, keseimbangan, dan perdamaian, bukan semata-mata besarnya uang yang harus dibayarkan," lanjutnya.

Legalitas dan Kewenangan Lembaga Adat Perlu Diperjelas

Selain mempermasalahkan besaran pembayaran, Lipi juga menilai aspek kewenangan lembaga adat yang terlibat dalam penyelesaian peristiwa tersebut perlu mendapatkan perhatian.

Menurutnya, perlu dipastikan apakah lembaga adat yang menetapkan kesepakatan mempunyai kewenangan berdasarkan wilayah, komunitas masyarakat, serta aturan adat yang berlaku.

Terlebih, peristiwa tersebut berlangsung di kawasan PLBN Aruk, Kabupaten Sambas. Karena itu, hubungan kewenangan antara lembaga adat setempat dengan lembaga adat dari daerah lain yang mungkin ikut menangani persoalan tersebut perlu dijelaskan.

"Setiap komunitas masyarakat hukum adat memiliki wilayah, struktur kelembagaan, serta tata cara penyelesaian sengketa yang harus dihormati. Oleh sebab itu, tidak boleh ada pihak yang begitu saja mengatasnamakan hukum adat tanpa menjelaskan dasar kewenangannya," katanya.

Ia menambahkan, apabila dalam proses penyelesaian terdapat keterlibatan lembaga adat dari Kabupaten Bengkayang, perlu diketahui apakah keterlibatan tersebut didasarkan pada kesepakatan, pemberian mandat, ataupun koordinasi dengan lembaga adat yang memiliki kewenangan di wilayah terjadinya peristiwa.

Pengakuan Hukum Adat Tetap Harus Sejalan dengan Konstitusi

Lipi menjelaskan, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah mendapatkan pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang.

Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Namun, menurut Lipi, ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

"Artinya, hukum adat memang diakui negara, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan konstitusi, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada sanksi yang ditetapkan secara sewenang-wenang hanya dengan alasan mengatasnamakan adat," jelasnya.

Unsur Paksaan dalam Kesepakatan Harus Dipastikan

Persoalan lain yang turut disoroti ialah proses terbentuknya kesepakatan pembayaran. Lipi menilai perlu dipastikan bahwa persetujuan para pihak diberikan secara sadar dan tanpa tekanan.

Dalam hal ini, ia mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur persyaratan sahnya suatu perjanjian serta Pasal 1321 KUHPerdata mengenai kemungkinan adanya cacat kehendak karena kekhilafan, paksaan, maupun penipuan.

"Apabila suatu kesepakatan dibuat karena adanya tekanan atau ancaman yang secara hukum memenuhi unsur paksaan, maka keabsahannya dapat dipersoalkan. Namun, hal tersebut harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar dugaan," ungkapnya.

Ia menekankan, besarnya nilai pembayaran tidak serta-merta membuktikan bahwa suatu kesepakatan bertentangan dengan hukum. Kendati demikian, jumlah yang mencapai ratusan juta rupiah patut menjadi alasan untuk meminta penjelasan terbuka mengenai pertimbangan dan dasar penetapannya.

Pemeriksaan terhadap Petugas Bea Cukai Harus Objektif

Lipi juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut berawal dari pemeriksaan barang bawaan empat warga negara Indonesia yang hendak melakukan perjalanan menuju Malaysia.

Menurutnya, perlu ada pemisahan yang jelas antara tindakan petugas ketika menjalankan kewenangan kepabeanan dengan tindakan pribadi yang kemungkinan dilakukan di luar batas kewenangannya.

Apabila pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan, tindakan tersebut tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran adat.

Sebaliknya, apabila ditemukan tindakan yang melampaui kewenangan, merendahkan martabat seseorang, ataupun bertentangan dengan hukum, persoalan itu harus ditangani melalui pemeriksaan objektif berdasarkan mekanisme yang berlaku.

"Jangan sampai petugas negara yang sedang menjalankan tugas secara sah justru dibebani sanksi tanpa dasar yang jelas. Namun, petugas juga tidak boleh berlindung di balik jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum," tegas Lipi.

Minta Kesepakatan Rp655 Juta Dievaluasi Secara Terbuka

Lebih lanjut, Lipi mendorong agar berita acara kesepakatan pembayaran sebesar Rp655 juta dapat ditelaah dan dijelaskan secara transparan oleh seluruh pihak yang terlibat. Keterbukaan tersebut tetap harus memperhatikan informasi yang menurut ketentuan hukum wajib dirahasiakan.

Baginya, penjelasan mengenai proses dan dasar kesepakatan diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan hukum adat dalam menyelesaikan suatu perselisihan.

Ia mengingatkan bahwa tujuan utama hukum adat adalah menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat, memperbaiki hubungan sosial, serta menciptakan suasana damai dan tenteram.

"Hukum adat harus dijaga kehormatannya. Jangan sampai hukum adat yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial justru menimbulkan persoalan hukum baru akibat ketidakjelasan kewenangan, prosedur, maupun besaran sanksi," ujarnya.

Lipi juga menyampaikan, jika dalam proses penetapan maupun pelaksanaan kesepakatan ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, adanya tekanan, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pihak yang merasa dirugikan tetap mempunyai hak untuk mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita wajib menghormati hukum adat, tetapi penghormatan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak setiap warga negara. Hukum adat harus menjadi sarana menyelesaikan konflik, bukan melahirkan konflik hukum yang baru," pungkasnya. (Nop)