Bahas Situasi Stabilitas Keamanan PLBN Aruk, Bupati Sambas Koordinasi dengan BNPP RI

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sambas mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara virtual melalui Zoom, Jumat (6/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas tersebut membahas langkah tindak lanjut menyikapi perkembangan situasi keamanan setelah terjadinya aksi unjuk rasa masyarakat Kabupaten Bengkayang di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk.

Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, H. Rachmat Robbi, S.E., M.E., Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), serta sejumlah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.

Dalam rakor tersebut, Bupati Satono menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di kawasan PLBN Aruk telah menimbulkan rasa takut hingga trauma psikologis bagi sejumlah petugas Bea Cukai.

Menyikapi persoalan tersebut, ia menyebutkan bahwa TNI dan Polri siap memberikan perlindungan serta memastikan keamanan para petugas Bea Cukai yang bertugas di PLBN Aruk. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan rasa aman sehingga pelayanan dan aktivitas di kawasan perbatasan bisa kembali berlangsung seperti biasa.

Bupati Satono juga menyampaikan harapan pemerintah daerah bersama masyarakat perbatasan agar penghentian operasional PLBN Aruk tidak berlangsung berlarut-larut dan fasilitas tersebut dapat segera dibuka kembali.

"Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, mewakili masyarakat wilayah perbatasan, sangat berharap PLBN Aruk bisa beroperasi kembali," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati mengharapkan adanya komunikasi dan pertemuan antara Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sambas dengan DAD Provinsi Kalimantan Barat. Dialog tersebut dinilai penting untuk membangun kesepahaman dan bersama-sama menemukan jalan keluar terbaik atas persoalan yang terjadi.

Dengan adanya komunikasi antarlembaga adat, diharapkan kondisi keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan tetap terpelihara serta tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.

Melalui rapat koordinasi bersama BNPP RI ini, diharapkan terwujud kesamaan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan. 

Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan dapat mempercepat kembali beroperasinya PLBN Aruk sebagai salah satu pintu strategis lalu lintas lintas batas negara sekaligus pusat pelayanan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. (Nop)