Masyarakat Perbatasan Bersatu, Desak Pemerintah Segera Buka Kembali PLBN Aruk

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Masyarakat Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menyuarakan tuntutan agar pemerintah pusat segera mengaktifkan kembali pelayanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung di kawasan PLBN Aruk, Jumat (6/11/2026).

Melalui pernyataan sikap bersama, warga menyampaikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri agar aktivitas pelayanan lintas batas Indonesia–Malaysia dapat kembali dibuka.
 

Masyarakat menilai terhentinya pelayanan di PLBN Aruk telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan warga perbatasan, terutama mereka yang selama ini memanfaatkan jalur tersebut untuk berbagai keperluan sosial, ekonomi, hingga kebutuhan kemanusiaan.

Dalam aksi penyampaian aspirasi itu, 
masyarakat juga membawa semangat persatuan dan kearifan adat dengan mengumandangkan semboyan, “Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus.”

Bagi warga Sajingan Besar, keberadaan PLBN Aruk memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar tempat pemeriksaan orang dan barang. Fasilitas tersebut merupakan akses penting yang menunjang berbagai aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan warga adalah kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan. Mereka memandang akses lintas batas sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang harus mendapatkan pengobatan maupun menghadapi kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera.

Hal tersebut ditegaskan dalam pernyataan sikap yang disampaikan masyarakat. Mereka meminta Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri segera mengambil langkah untuk membuka kembali pelayanan PLBN Aruk.

“Kami masyarakat Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, perbatasan Indonesia–Malaysia, dengan ini menyatakan sikap dan meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia serta Menteri Dalam Negeri untuk segera membuka kembali Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, mengingat pentingnya jalur pelintasan orang, barang, serta akses kesehatan masyarakat untuk berobat.”

Melalui pernyataan tersebut, warga berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat perbatasan. 

Kepastian beroperasinya kembali PLBN dinilai penting agar berbagai kebutuhan dan aktivitas warga tidak terus terkendala.

Selain meminta pembukaan kembali pelayanan, masyarakat juga mengharapkan adanya kejelasan kebijakan dari pemerintah terkait keberlangsungan operasional PLBN Aruk. Tentunya, langkah tersebut tetap diharapkan berjalan sesuai ketentuan hukum dengan memperhatikan keamanan dan pengelolaan kawasan perbatasan negara.
 

Penyampaian aspirasi ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap keberadaan fasilitas negara yang memiliki peran strategis bagi kehidupan warga di wilayah terdepan Indonesia.

Bagi masyarakat Sajingan Besar, kelancaran akses lintas batas bukan hanya menyangkut mobilitas orang dan barang, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, serta keberlangsungan roda perekonomian masyarakat setempat.

Kegiatan penyampaian aspirasi ditutup dengan kembali mengumandangkan semboyan adat, “Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus.”

Kini, aspirasi masyarakat perbatasan telah disampaikan secara terbuka. Warga berharap pemerintah pusat segera memberikan tanggapan dan merealisasikan langkah konkret agar pelayanan di PLBN Aruk dapat kembali beroperasi demi kepentingan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. (Nop)