Fraksi PKB Dorong Kemandirian Keuangan Daerah dan Pembangunan Merata di Sambas

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

MajalahMataBorneoNews.com, Sambas – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sambas menyoroti tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pemerintah pusat serta ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, Fraksi PKB mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), agar regulasi tersebut mampu menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Ariyadi dari Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (27/10/2026), terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun rancangan APBD sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, fraksi tersebut mengingatkan bahwa APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen keuangan tahunan, melainkan harus mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkeadilan.

Fraksi PKB menilai ketergantungan Kabupaten Sambas terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Kondisi tersebut, menurut fraksi ini, menunjukkan perlunya upaya yang lebih konkret dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah diminta menjelaskan strategi peningkatan PAD yang terukur dan berkelanjutan, disertai target serta indikator keberhasilan yang jelas.

Fraksi PKB menekankan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak cukup dilakukan dengan mengulang pola kebijakan yang sama setiap tahun tanpa capaian yang berarti.

Karena itu, diperlukan langkah inovatif dalam menggali potensi daerah agar kemampuan keuangan Kabupaten Sambas semakin mandiri dan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Selain persoalan fiskal, Fraksi PKB juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Sambas, khususnya kawasan perbatasan, pesisir, dan desa-desa terpencil.

Keterbatasan akses jalan, jembatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar lainnya dinilai masih menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran yang lebih berkeadilan.

Fraksi PKB meminta agar APBD 2027 memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan sehingga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sambas memiliki kesempatan yang lebih setara dalam memperoleh pelayanan publik dan menikmati hasil pembangunan.

Menurut fraksi tersebut, kebijakan anggaran perlu disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata melanjutkan program rutin tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.

Fraksi PKB turut menyoroti pentingnya perhatian terhadap sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas.

Pemerintah daerah diminta memastikan program peningkatan produksi, pengembangan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta perlindungan petani dan nelayan memperoleh dukungan anggaran yang memadai.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saing produk lokal, serta memperluas kesempatan ekonomi hingga ke wilayah perdesaan.

Fraksi PKB berharap penyusunan APBD 2027 benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Fraksi PKB menilai penyesuaian regulasi merupakan kebutuhan hukum yang penting.

Fraksi tersebut berpandangan bahwa perkembangan peraturan nasional mengenai desa mengharuskan pemerintah daerah melakukan peninjauan terhadap ketentuan yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Sambas.

Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Fraksi PKB juga menekankan perlunya memastikan kesesuaian materi perubahan Perda dengan peraturan pelaksana yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai mekanisme pemilihan kepala desa dan calon tunggal.

Sejumlah aspek yang dinilai perlu dievaluasi meliputi masa jabatan kepala desa, mekanisme pemilihan, pengaturan calon tunggal, penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkades.

Fraksi PKB turut menyoroti potensi sengketa administrasi dan sengketa hasil pemilihan yang dapat muncul apabila mekanisme penyelesaian persoalan belum diatur secara memadai.

Selain itu, netralitas aparatur desa dinilai perlu mendapatkan perhatian agar seluruh tahapan Pilkades berlangsung secara jujur dan adil.

Fraksi tersebut juga mengingatkan bahwa pengawasan yang tidak optimal berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengubah sejumlah pasal yang dianggap mendesak, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap substansi Perda Nomor 6 Tahun 2015.

Penyempurnaan regulasi diharapkan menghasilkan aturan yang adaptif, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat desa dalam penyelenggaraan demokrasi lokal.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB menegaskan bahwa kedua Raperda tersebut memiliki arti strategis bagi pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sambas.

Meski demikian, dukungan terhadap proses pembahasan kedua Raperda tidak dimaknai sebagai persetujuan tanpa catatan. Fraksi PKB menekankan pentingnya masukan, penyempurnaan substansi, serta pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Fraksi PKB juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif, guna memastikan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 benar-benar berpihak kepada masyarakat serta penyelenggaraan Pilkades berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

Pandangan umum tersebut disampaikan atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sambas dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi Yudha Alwin, S.Ked., serta Sekretaris Fraksi Erwin Johana, S.H.

Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi PKB berharap pembahasan kedua Raperda dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sambas yang berkah dan berkemajuan. (Nop)