Fraksi PDI Perjuangan Soroti Penurunan APBD Sambas 2027 dan Dorong Perbaikan Regulasi Pilkades

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Sambas menyoroti penurunan pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, fraksi tersebut mendorong penyempurnaan regulasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Mardani dari Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (27/10/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.

Pengelolaan anggaran daerah dinilai harus mampu mendorong pemerataan pembangunan, mengentaskan kemiskinan, memperkuat perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup warga Kabupaten Sambas.

Fraksi PDI Perjuangan mencatat, target pendapatan daerah Kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,85 triliun, turun sekitar 0,86 persen dibandingkan target tahun 2026 sebesar Rp1,87 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,72 triliun atau mengalami penurunan sekitar 8,62 persen.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama karena berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Atas kondisi itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah menjelaskan secara komprehensif strategi konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang ditargetkan sebesar Rp317,18 miliar pada 2027.

Menurut fraksi tersebut, optimalisasi potensi pendapatan daerah perlu dilakukan melalui langkah-langkah inovatif agar kemandirian fiskal Kabupaten Sambas semakin kuat dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan pelayanan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.

Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD, tegas fraksi tersebut, harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain persoalan pendapatan dan belanja, Fraksi PDI Perjuangan turut meminta penjelasan terperinci mengenai struktur pembiayaan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp127 miliar.

Fraksi tersebut menilai keterbukaan mengenai asumsi dasar, skema pembiayaan, serta perhitungan anggaran sangat penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kejelasan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pembahasan lebih lanjut bersama pihak eksekutif melalui panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Sambas.
 

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sambas.

Fraksi tersebut mendesak pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang membutuhkan rehabilitasi maupun renovasi berat.

Kerusakan bangunan, kondisi atap yang mengkhawatirkan, serta fasilitas dasar yang tidak memadai dinilai berpotensi mengganggu keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik sekaligus menghambat proses belajar-mengajar.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret dengan memprioritaskan sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan mendesak.

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya keberpihakan APBD terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui dukungan sarana dan prasarana produksi bagi petani, perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional, serta pemberian stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut fraksi tersebut, anggaran daerah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Dorong Pilkades yang Demokratis dan Berkeadilan

Selain membahas RAPBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan turut memberikan perhatian terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Fraksi tersebut menilai penyesuaian regulasi Pilkades merupakan kebutuhan penting untuk menyelaraskan aturan daerah dengan perkembangan kebijakan nasional mengenai pemerintahan desa.

Dalam pandangannya, penyempurnaan regulasi harus mengedepankan kepastian hukum, harmonisasi peraturan, serta jaminan penyelenggaraan Pilkades yang jujur, adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya pemetaan potensi kerawanan sejak tahap persiapan hingga pasca pemungutan suara. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan, kerukunan, dan hubungan kekeluargaan masyarakat desa.

Selain itu, pengaturan pembiayaan Pilkades diminta dirumuskan secara bijaksana, adil, dan proporsional agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun masyarakat setempat.

Fraksi tersebut mendorong adanya sinergi dan dukungan anggaran yang jelas dari pemerintah kabupaten sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung dengan baik tanpa mengesampingkan kemampuan keuangan desa.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa berbagai catatan dan pertanyaan yang disampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mendorong kemajuan Kabupaten Sambas.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima kedua Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 

Pandangan umum tersebut ditandatangani Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sambas, Mardani, dan Sekretaris Fraksi, Melani Astuti.

Melalui catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan kedua Raperda dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. (Nop)