Fraksi Golkar Tekankan Optimalisasi PAD dan Pemerataan Pembangunan dalam APBD Sambas 2027

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sambas menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sambas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (27/10/2026), di ruang sidang DPRD Kabupaten Sambas.

Dua Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam pandangannya, sebagai penyampai, Supni Alatas menyampaikan bahwa Fraksi Golkar menilai APBD Tahun Anggaran 2027 bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen anggaran, melainkan arah pembangunan yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih, tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas 2025–2029.

Fraksi Golkar mengapresiasi Bupati Sambas atas ketepatan waktu penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD 2027. Fraksi ini juga memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam dua tahun terakhir.

Di balik apresiasi tersebut, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan terkait rencana pendapatan daerah dalam APBD 2027 yang dipaparkan sebesar Rp1,85 triliun, turun dari Rp1,87 triliun pada tahun sebelumnya.

Fraksi Golkar secara khusus menyoroti rencana penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp370 miliar menjadi Rp317 miliar. Penurunan sekitar Rp53 miliar itu dinilai perlu mendapatkan perhatian serius.

Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Sambas memberikan penjelasan secara terbuka dan terperinci mengenai sumber PAD yang mengalami penurunan, termasuk kemungkinan persoalan dalam penerimaan pajak maupun retribusi daerah.

Enam sumber pendapatan yang menjadi perhatian Fraksi Golkar meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak makan dan minum, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), retribusi parkir di tepi jalan, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Untuk meningkatkan penerimaan BPHTB, Fraksi Golkar mendorong sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), termasuk penyesuaian zona nilai tanah yang lebih realistis dan berkeadilan.

Sementara untuk PBB-P2, Fraksi Golkar mengusulkan pemutakhiran data objek pajak, pelibatan kepala desa dalam pendataan, serta digitalisasi pembayaran hingga ke wilayah pelosok.

Pada sektor pajak makan dan minum, Fraksi Golkar menekankan perlunya pemisahan pencatatan yang jelas dan transparan antara penerimaan pajak dari konsumsi masyarakat dan pajak yang berasal dari belanja makan dan minum organisasi perangkat daerah (OPD). Fraksi ini juga mendorong pendataan ulang wajib pajak serta optimalisasi penggunaan tapping box secara berkeadilan.

Adapun untuk retribusi PBG, Fraksi Golkar meminta agar proses perizinan dipermudah tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Pada retribusi parkir, Fraksi Golkar mendorong evaluasi juru parkir dan sistem setoran, termasuk penerapan karcis digital serta pembayaran melalui QRIS.

Fraksi Golkar juga meminta pemerintah kabupaten lebih proaktif melakukan rekonsiliasi data opsen PKB dan BBNKB bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait belanja daerah, Fraksi Golkar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan penentuan prioritas yang lebih tajam, terarah, dan berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat.

Pada sektor infrastruktur, Fraksi Golkar meminta pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan dilakukan secara berkeadilan hingga ke pelosok desa. Jalan tani, jalan poros desa, dan jembatan penghubung antardusun dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar mendukung penguatan RSUD Sambas sebagai pusat layanan jantung dan RSUD Pemangkat sebagai pusat layanan stroke melalui program SINGBEBAS. Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dokter, obat-obatan, ruang pelayanan, dan peralatan kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal.

Pada sektor pendidikan, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memperhatikan kekurangan guru, perbaikan ruang kelas yang rusak, serta kebutuhan pembangunan ruang kelas baru.

Sementara di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, Fraksi Golkar mendorong agar anggaran diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil usaha masyarakat, bukan sekadar bantuan yang bersifat seremonial.

Fraksi Golkar turut menyoroti persoalan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sambas. Dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dicantumkan dalam pandangan umum, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,99 persen pada Agustus 2024 dan 4,91 persen pada Agustus 2025. Sementara itu, angka kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 6,37 persen.

Atas kondisi tersebut, Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah mendorong belanja yang produktif serta menyusun regulasi tegas melalui peraturan bupati agar investor diwajibkan merekrut minimal 70 persen tenaga kerja lokal Kabupaten Sambas.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan.

Pilkades Harus Menjaga Marwah Kampung dan Persatuan Masyarakat
 

Selain APBD 2027, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Fraksi Golkar berpandangan bahwa pemilihan kepala desa di Kabupaten Sambas bukan semata-mata kontestasi politik, melainkan juga menyangkut marwah kampung, nilai adat, dan hubungan kekeluargaan masyarakat Melayu Sambas.

Karena itu, Fraksi Golkar meminta agar perubahan peraturan daerah tersebut mampu menjaga nilai adat dan kekeluargaan, mencegah praktik politik uang serta politik pecah belah, dan menjamin netralitas panitia maupun perangkat terkait.

Fraksi Golkar juga mendorong agar pembahasan Raperda Pilkades berfokus pada tiga hal utama, yakni penyusunan daftar pemilih yang bersih dan akurat, mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat melalui musyawarah di tingkat kecamatan, serta jaminan pembiayaan Pilkades melalui APBD agar tidak membebani calon kepala desa.

Pada akhir pandangannya, Fraksi Golkar meminta Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta panitia khusus yang membahas Raperda Pilkades, agar melaksanakan pembahasan secara cermat, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa dokumen APBD dan peraturan tentang Pilkades harus menjadi instrumen perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sambas yang berkemajuan, berkeadilan, dan sejahtera.

Menutup penyampaian pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sambas menyatakan setuju agar Raperda APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibahas ke tahap selanjutnya. (Nop)