Fraksi NasDem Beri Catatan Strategis terhadap APBD 2027 dan Perubahan Perda Pilkades

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Dua Raperda yang menjadi agenda pembahasan tersebut meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Pada Selasa (27/10/2026) di ruang sidang DPRD Sambas.

Pandangan umum Fraksi Partai NasDem disampaikan oleh H. As’an, S.Pd. Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sambas atas penjelasan terhadap kedua Raperda tersebut.

Fraksi NasDem menilai kedua Raperda memiliki arti penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan demokrasi di tingkat desa. Oleh karena itu, pembahasannya perlu dilakukan secara cermat, transparan, akuntabel, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Sambas.

Terkait Raperda APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027, Fraksi NasDem mencermati rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,85 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,72 triliun.

Fraksi NasDem menilai kondisi tersebut membutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang cermat, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Selain itu, Fraksi NasDem berharap Pemerintah Kabupaten Sambas terus memaksimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi ekonomi lokal serta peningkatan tata kelola pendapatan daerah.

Dalam hal belanja daerah, Fraksi NasDem memberikan catatan agar program pembangunan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dan desa. 

Pelaksanaan APBD diharapkan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Fraksi NasDem memandang penyempurnaan regulasi tersebut sebagai langkah penting untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Fraksi NasDem mengingatkan agar perubahan peraturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa, serta menjamin pelaksanaan demokrasi di tingkat desa secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut Fraksi NasDem, kejelasan aturan diperlukan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat diterima oleh semua pihak.
 

Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan kesiapan pelaksanaan, memperkuat koordinasi antarpihak terkait, serta menyiapkan langkah-langkah pencegahan potensi konflik. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilihan kepala desa dapat berjalan tertib sekaligus menjaga persatuan di tengah masyarakat.

Fraksi NasDem turut berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang profesional, transparan, serta berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sambas menegaskan pentingnya pembahasan kedua Raperda dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta keberlanjutan pembangunan Kabupaten Sambas. (Nop)